Pembangunan Pemuda dalam Menyukseskan Bonus Demografi

Oleh:  Wawan Prasetyo, S.Pd Koordinator Bidang Sosial, Keagamaan & Kepemudaan - Yayasan Hasnur Centre

BANJARMASINPOST.CO.ID - INDONESIA saat ini berada di titik krusial dalam sejarah demografinya. Bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan usia non-produktif, memberikan kesempatan emas bagi bangsa ini untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperkuat ketahanan sosial budaya.

Bonus demografi ini dapat menjadi pendorong signifikan bagi peningkatan produktivitas, pendapatan nasional, dan penguatan basis ekonomi, asalkan dimanfaatkan secara optimal.

Bonus demografi juga menghadirkan tantangan besar. Tantangan pertama adalah penciptaan lapangan kerja yang memadai. Dengan jumlah angkatan kerja yang terus meningkat, perlu ada kebijakan dan langkah konkret untuk membuka lebih banyak peluang kerja. Kedua, kualitas pendidikan dan keterampilan angkatan kerja harus ditingkatkan agar dapat bersaing di pasar global yang semakin kompetitif.

Pertanyaan utama yang muncul adalah bagaimana memastikan generasi muda atau angkatan kerja saat ini dapat mengakses peluang menuju potensi terbaik mereka. Di sinilah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) menjadi sangat relevan.

IPP mencakup berbagai domain mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga kesempatan kerja. Data IPP menunjukkan capaian dan tantangan yang perlu dihadapi dalam kebijakan pembangunan pemuda. Arah kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan pembangunan pemuda yang optimal.

Teori pembangunan manusia dari Amartya Sen, yang diperkenalkan pada tahun 1990, menyatakan bahwa pembangunan manusia adalah proses memperluas kebebasan dan kemampuan manusia untuk mencapai kehidupan yang mereka anggap berharga. 

Teori ini relevan dalam konteks pembangunan pemuda, karena kebijakan yang tepat dapat memperluas pilihan dan kesempatan bagi pemuda untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

Selain teori dari Amartya Sen, teori kebutuhan dasar dari Abraham Maslow, yang diperkenalkan pada tahun 1943, juga berperan penting dalam konteks pembangunan pemuda. Menurut Maslow, kebutuhan manusia terdiri dari hierarki yang dimulai dari kebutuhan fisiologis dasar hingga kebutuhan aktualisasi diri.

Dalam konteks pembangunan pemuda, kebijakan harus memastikan bahwa kebutuhan dasar pemuda terpenuhi terlebih dahulu, seperti pendidikan dan kesehatan, sebelum mendorong mereka mencapai kebutuhan yang lebih tinggi, seperti partisipasi aktif dalam pembangunan dan pencapaian potensi penuh mereka.

Pada tahun 2023, Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia berada pada angka 55,33. IPP ini terdiri dari lima domain utama: pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi.

Pada laporan yang dibuat oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama Bada Pusat Statistik, menunjukkan beberapa peningkatan, namun cukup banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam menciptakan lapangan kerja yang memadai dan mengatasi ketimpangan gender.

Demi memanfaatkan bonus demografi dengan optimal, sangat penting untuk merancang program pendidikan dan pengembangan keterampilan yang berfokus pada pemuda. Salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas pemuda adalah melalui program studi independen bersertifikat yang melibatkan banyak perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Program ini tidak hanya memberikan keterampilan yang relevan bagi angkatan kerja muda, tetapi juga memberikan kesempatan kerja di berbagai sektor. Beberapa riset menunjukkan bahwa program-program pelatihan ini dapat meningkatkan keterampilan kerja hingga 25 persen dan memperluas kesempatan kerja bagi pemuda.

Selain itu, penting juga untuk mendorong partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial. Menurut sebuah survei, lebih dari 60 persen pemuda di Indonesia menunjukkan minat untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kerelawanan.