Contoh Buruk bagi Anak

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tahun ajaran 2024/2025 dimulai.

Ada lima jalur PPDB yaitu zonasi, afirmasi, mutasi orangtua, prestasi akademik dan nonakademik.

Sayangnya, hal ini memunculkan kekhawatiran adanya peluang kongkalikong orangtua calon siswa dengan oknum panitia PPDB. Wajar jika banyak kecurigaan muncul terkait PPDB, bahkan dari anggota DPRD.

Memang terkadang ambisi orangtua untuk memasukkan anak ke sekolah yang diingini membuatnya menghalalkan segala cara. Keadaan ini juga ditunjang ulah oknum yang ikut bermain.

Dari jalur zonasi, memang sulit dimainkan. Tapi kadang masih mencuat dugaan ‘diakali’ dengan memalsukan atau membuat KK (kartu keluarga) dengan menggunakan alamat yang dekat dengan sekolah tersebut.

Jalur afirmasi juga banyak dipergunjingkan tahun lalu. Jalur ini dikhususkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu yang tentu saja dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari instansi pemerintahan yang sah, berupa surat keterangan tidak mampu.

Nah disinipun banyak ditemukan peserta didik yang berlatar belakang dari keluarga mampu memaksanakan diri mencari surat keterangan tidak mampu dari kantor kelurahan atau desa setempat.

Bukan hanya itu, untuk memuluskan jalur-jalur PPDB itu, muncul pula dugaan adanya oknum orangtua calon siswa yang berani menyuap. Tentu, ini sangat memilukan bagi pendidikan.

Memang sudah betul, pasti setiap orangtua menginginkan anaknya belajar di tempat yang mereka anggap paling baik meski terkadang memaksakan kehendak. Tentu saja secara psikologi hal semacam ini tidak baik bagi perkembangan anak.

Selain itu, anak juga secara langsung dan tidak langsung diberi contoh buruk untuk mencapai tujuan dengan segala cara, sampai menyuap dan menipu.

Siapakah yang paling bertanggung jawab dan siapakah yang pantas untuk disalahkan atas kondisi ini? Begitu kira-kira pertanyaaan akan sengkarutnya persoalan PPDB.

Setiap tahun banyak menjadi sorotan ya sebenarnya di sekitar itu-itu saja. Salah atau benar, sebenarnya bukan hal yang urgent lagi untuk dicari. Sebab terpenting bagaimana semua komponen terlibat baik langsung atau tak langsung mau membenahi dan menutupi kelemahan yang ada.

Pemerintah, dalam hal ini penanggung jawab pelaksanaan maupun instansi lain terkait, harus serius berbenah demi perbaikan, terutama kualitas pendidikan menuju Indonesia Emas 2045.

Begitu juga dengan masyarakat juga harus mempunyai kesadaran bahwa memaksakan dengan berbagai cara itu tindakan yang keliru dan melanggar aturan yang ada. Semua pihak harus mampu berbenah diri dan mempunyai persamaan persepsi bahwa kualitas pendidikan dapat tercapai jika mampu bekerja sama dan gotong-royong. (*)