Jumlahnya Terus Meningkat, Ada 183 Ribu Warga Miskin di Kalsel

BANJAMASINPOST.CO.ID - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,03 persen atau 25,22 juta orang pada Maret 2024.

Angka ini mengalami penurunan sebanyak 680 ribu orang di Indonesia dalam satu dekade terakhir. “Tingkat kemiskinan di periode itu mengalami penurunan 0,33 persen dibandingkan Maret 2023 yang berjumlah 25,90 juta orang,” kata Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS) Imam Machdi dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (1/7).

Jumlah warga miskin sempat meningkat saat pandemi Covid-19 pada 2022 yakni 26,36 juta. Tingkat kemiskinan perlahan turun di Maret 2023 dan Maret tahun ini.

Namun demikian, disparitas kemiskinan di perkotaan dengan di perdesaan melebar. Pada Maret 2024, tingkat kemiskinan di perdesaan mencapai 11,79 persen, sedangkan di perkotaan hanya 7,9 persen.

Baca juga: KPU Kalsel Terima Laporan E-Coklit di Desa Tanjung Bajuin Tanahlaut Terkendala Sinyal

Baca juga: Pantau Coklit Data Pemilih, Pantarlih HSU Susuri Sungai dan Rawa

Penduduk miskin masih terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera dengan masing-masing jumlah orang miskin yakni 13,24 juta orang dan 5,55 juta orang.

BPS juga mencatat tiga provinsi mengalami kenaikan angka kemiskinan secara tahunan yaitu Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, dan Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan data BPS untuk Kalimantan, penduduk miskin terbanyak ada di Kalbar yakni 336,08 ribu atau 6,32 persen. Kemudian Kaltim 221,34 ribu atau 5,78 persen, Kalsel 183,31 ribu atau 4,11 persen, Kalteng 145,63 ribu atau 5,17 persen dan Kaltara 47,83 ribu atau 6,32 persen.

Dibandingkan Maret 2023, penduduk miskin Kalteng meningkat dari 142,17 ribu menjadi 145,63 ribu. Sedangkan provinsi lain di Kalimantan mengalami penurunan.

Kendati demikian lima provinsi di Kalimantan tidak masuk 20 besar penduduk miskin per provinsi.

Secara umum, masih terdapat 20 provinsi memiliki tingkat kemiskinan di atas angka nasional. Sisanya sebanyak 18 provinsi berada di bawah angka nasional.

“Provinsi di Pulau Papua memiliki tingkat kemiskinan di atas angka nasional, sebagian besar provinsi di pulau Kalimantan di bawah angka nasional kecuali Kalimantan Utara,” tutur Imam.

Adapun garis kemiskinan pada Maret 2024 sebesar Rp 582.932 atau naik 5,9 persen dibandingkan Maret 2023. Pada Maret 2024 garis kemiskinan perkotaan sebesar Rp 601.871 atau lebih tinggi dibandingkan pedesaan yaitu Rp 556.874.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono mengungkapkan kemiskinan ekstrem di wilayah Papua masih tinggi.

Nunung mengatakan hal tersebut berdasarkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

“Ada provinsi-provinsi terutama di wilayah timur itu relatif persentasenya masih tinggi. Kami sudah berkoordinasi, sudah langsung datang ke sana misalnya untuk Papua. Di seluruh pulau Papua dengan 6 provinsinya itu kami pastikan bahwa data ini menjadi referensi,” ujar Nunung. (Tribun Network/Reynas Abdila)