Hadiah yang Tak Diharapkan

BANJARMASINPOST.CO.ID - HARI Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia 17 Agustus 2024 nanti mungkin bakal jadi salah satu momen yang paling melekat dalam ingatan masyarakat. Bukan lantaran adanya rencana pelaksanaan peringatan Hari Kemerdekaan RI di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, tapi karena sejumlah ‘hadiah’ yang mengejutkan dari pemerintah untuk masyarakat.

Kejutan pertama adalah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen sebagai bagian dari arah kebijakan umum perpajakan 2025 mendatang. Lalu peraturan terkait Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang bakal memaksa setiap pekerja untuk menyisihkan 3 persen dari gaji atau upah pekerja. Memang baru akan diterapkan pada 2027, tapi hebohnya sudah mulai tahun ini juga.

Beberapa ‘hadiah’ itu rupanya belum puncaknya. Paling baru adalah rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Rencana ini sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut beberapa waktu lalu menyampaikan, pemerintah akan membatasi masyarakat dalam pembelian BBM bersubsidi, yakni pertalite dan biosolar.

Kapan rencana tersebut dilaksanakan? Luhut menyebut mulai 17 Agustus 2024, tepat di saat masyarakat merayakan HUT ke-79 Kemerdekaan RI.

Meskipun baru wacana dan juga mendapat bantauan dari menteri lainnya, namun rencana ini sudah terlanjur bikin geger. Masyarakat mengeluh dan khawatir, akan makin terbebani dengan pengeluaran kebutuhan hidup.

Padahal saat ini saja, transportasi publik yang memadai belum siap di hampir sebagian besar wilayah Indonesia. Sementara itu, perekonomian masyarakat saat ini masih banyak yang di bawah standar.

Di sisi lain, baru diumumkan saja, stok BBM bersubsidi di beberapa SPBU terpantau sudah kosong. Khusus solar, antrean mengular sudah jadi pemandangan yang biasa di Kalimantan Selatan.

Seperti yang sudah-sudah, bila kebijakan soal BBM ini sudah diumumkan, banyak oknum yang ambil untung dengan menimbun. Ujung-ujungnya, dijual eceran dengan harga yang tidak disubsidi. Korbannya, siapa lagi kalau bukan masyarakat.

BBM, apalagi yang bersubsidi masih jadi kebutuhan primer masyarakat Indonesia, di saat transportasi publik sebagian besar masih belum memadai. Kita pun berharap agar pemerintah, bisa lebih bijak saat membuat kejikan yang akan berdampak pada sendi kehidupan masyarkat. Jangan hanya bisa memberi ‘hadiah’ yang tidak diharapkan. (*)