Meningkatkan IPM Kota Banjarbaru

Usia harapan hidup yang lebih panjang dapat meningkatkan pengembalian atas investasi dalam pendidikan. Kesehatan yang lebih baik akan menyebabkan rendahnya tingkat depresiasi dari modal pendidikan. Dengan demikian pendidikan dan kesehatan merupakan komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital.

Dalam kehidupan suatu negara pendidikan memegang peranan utama untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, karena pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Atas hal tersebut maka pengaturan hak-hak warga atas pendidikan diatur dalam kostitusi sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dan wujud pengakuan negara terhadap hak-hak warga negaranya.

Pertama, kualitas pendidikan. Sangat sulit untuk menentukan karakteristik atau ukuran yang digunakan. Adapun beberapa indikator penting adalah mutu guru yang masih rendah pada semua jenjang pendidikan, selain itu alat-alat bantu proses belajar-mengajar. Hal ini sangat bergantung pada alokasi dana bagi pendidikan dari Anggaran Pendidikan Belanja Negara (APBN).

Kedua, relevansi pendidikan. Suatu sistem pendidikan diukur antara lain dari keberhasilan sistem itu dalam memasok tenaga-tenaga terampil dalam jumlah yang memadai bagi kebutuhan sektor-sektor pembangunan.

Hal ini berdasarkan fakta yang ada keadaan lulusan pendidikan kita menunjukkan gejala semakin mengkhawatirkan dengan semakin besamya pengangguran, sehingga masalah tidak relevannya pendidikan kita juga didukung dengan isi kurikulum yang tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kemajuan IPTEK.

Ketiga, elitisme..Maksud dari elitisme dalam pendidikan ini adalah kecenderungan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah yang menguntungkan kelompok masyarakat mampu.

Keempat, manajemen pendidikan. Ketiadaan tenaga-tenaga manager pendidikan profesional mengharuskan kita mengadakan terobosan-terobosan untuk membawa pendidikan itu sejalan dengan langkah-langkah pendidikan yang semakin cepat.

Oleh karena itu semestinya dan merupakan kewajiban seorang kepala daerah/walikota/bupati dan gubernur untuk melaksanakan program-program pendidikan yang berkualitas, modern, gratis, dan atau amat murah.

Selain itu akses mudah dijangkau dengan guru yang berkompeten serta sarana dan prasarana unit pendidikan di Kota Banjarbaru bertaraf nasional dan internasional. Tentu tujuannya agar lulusan anak didik menjadi pioneer untuk meneruskan jenjang pendidikan lebih tinggi, yang pada akhirnya meningkatkan IPM sumber daya manusia di Kota Banjarbaru. (*)