Termasuk Kalsel, ini Pemda yang Beri Diskon Pajak Kendaraan karena Berlakunya Opsen PKB dan BBNKB

Ia menambahkan, pemberlakuan insentif ini akan dievaluasi setelah enam bulan. Jika respons masyarakat positif, insentif bisa diperpanjang.

Sementara itu, Pemprov Kalsel tetap akan menerapkan pajak opsen sebesar 66 persen mulai 5 Januari 2025. Ketentuan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  

Opsen pajak adalah tambahan sebesar 66 persen dari PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). 

Misalnya, jika PKB kendaraan sebesar Rp1 juta, opsen pajaknya menjadi Rp660 ribu, sehingga total pajak kendaraan mencapai Rp1,66 juta.

Pemberlakuan opsen juga berlaku untuk BBNKB. Jika BBNKB ditetapkan sebesar Rp1 juta, tambahan opsen Rp660 ribu akan dikenakan, sehingga total pajak kendaraan bertambah.

Namun, tarif PKB di Kalsel akan turun menjadi 1,2 persen, mengikuti batas maksimal yang ditetapkan UU HKPD.

Dengan adanya penyesuaian ini, total pajak kendaraan yang dikenakan, termasuk opsen, diharapkan tidak jauh berbeda atau bahkan lebih rendah dibanding sebelumnya.

Misalnya, mobil Avanza tipe 1.3 E M/T dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) Rp175 juta dan bobot 1,050.

Sebelum dikenakan opsen, pajak dihitung sebagai:  
- PKB: 1,5 persen x (Rp175.000.000 x 1,050) = Rp2.756.250.

Setelah tarif PKB diturunkan menjadi 1,2 persen dan opsen 66 persen diterapkan:  

- PKB: 1,2 persen x (Rp175.000.000 x 1,050) = Rp2.205.000.

- Opsen: 66 persen x Rp2.205.000 = Rp1.445.300.

- Total pajak: Rp2.205.000 + Rp1.445.300 = Rp3.660.300.

Dengan penyesuaian ini, pajak kendaraan relatif sama atau lebih rendah dibandingkan sebelum diterapkannya opsen.

Banjarmasinpost.co.id/Kompas TV