Seminggu Makan Gratis, Lalu

Bertujuan mulia namun memunculkan banyak masalah. Ungkapan itu tampaknya tepat ditujukan ke program makan bergizi gratis untuk anak sekolah.

Baru berumur seminggu sejak 6 Januari 2025, sudah banyak PR (pekerjaan rumah) yang muncul dari program tersebut.

Harus diakui, tujuan program tersebut sangat positif.

Ada tiga sasaran mendasar yang ingin dicapai. Yakni, mencukupi gizi dan mencerdaskan anak, mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak (stunting) serta memberdayakan UMKM dan ekonomi daerah. Kita juga tidak bisa memungkiri pentingnya program tersebut untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Baca juga: Truk Tronton Kelebihan Muatan 13 Ton, Kasus Tabrakan Beruntun di S Parman Jadi Perhatian DPRD

Baca juga: Kebakaran di Alalak Tengah Hanguskan Tujuh Rumah, Syahrani Hanya Sempat Selamatkan Motor

Setidaknya ada dua masalah yang menjadi sorotan publik, yakni regulasi dan mekanisme pelaksanaan. Untuk regulasi, hanya didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Belum menyentuh detil programnya.

Sementara untuk mekanisme pelaksanaan, banyak keluhan dari pemerintah daerah tentang skema penganggarannya. Bahkan, tidak sedikit daerah yang belum memasukkannya ke APBD 2025.

Sementara pemerintah pusat menyatakan anggaran program makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun yang dibebankan pada APBN 2025. Namun, bila dicermati, dari nilai itu, ada pembebanan dana ke pemerintah daerah baik itu provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat desa. Selain itu juga ada sharing dana untuk pihak swasta yang menjadi mitra.

Persoalan lain yang terungkap adalah kriteria bergizi. Idealnya, satu porsi menu makanan yang diberikan mengandung kalori 600-700. Pertanyaannya, sudahkah itu terpenuhi? Adakah jaminan menu per hari yang berganti, selalu memenuhi kadar ideal gizi? Siapa yang diberi kewenangan untuk memastikan nilai “bergizi” itu terpenuhi?

Faktor ini bahkan bisa berimbas ke ancaman lebih besar bila dikaitkan pada kemungkinan terjadinya penyunatan anggaran. Seperti diketahui, nilai rupiah menu per penerima program adalah Rp 10.000.

Masyarakat mungkin masih bisa memaklumi terjadinya kendala teknis dalam pelaksanaan program tersebut, apalagi ini baru kali pertama ada dan masih berumur seminggu. Akan tetapi, pemerintah terutama Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan program tersebut sebagai janji kampanye, harus waspada apabila niat baiknya justru menjadi ajang penjarahan uang negara.

Tak ada kata lain, lakukan evaluasi di segala lini program. Kalau memang sebagai janji yang harus dipenuhi tetapi banyak penyimpangan yang terjadi, Prabowo tak perlu ragu untuk menghentikan sementara guna melakukan pembenahan. (*)