Sekolah Rakyat, Perlukah?

BANJARMASINPOST.CO.ID - PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan Tinggi akan membangun sekolah rakyat dan sekolah garuda.

Sekolah rakyat merupakan program pendidikan berasrama untuk anak-anak dari keluarga ekonomi tidak mampu.

Ditargetkan, sebanyak 200 sekolah rakyat dibangun pada 2025, dengan kapasitas masing-masing sekolah mencapai 1.000 siswa.

 Jenjang pendidikan yang disediakan meliputi SD, SMP, dan SMA. Presiden Prabowo Subianto disebut menganggarkan dana senilai Rp 100 miliar untuk operasionalnya.

Dalam programnya, sekolah ini akan berbasis asrama (boarding school), memberikan fasilitas lengkap untuk mendukung pembelajaran siswa dari keluarga miskin. Tujuan program ini untuk memberdayakan masyarakat miskin agar anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan menjadi agen perubahan di masyarakat. 

Berbeda dengan sekolah rakyat, sekolah garuda adalah program pendidikan unggulan tingkat SMA yang ditujukan bagi siswa berprestasi. Program ini bertujuan mempercepat pengembangan talenta unggulan Indonesia, khususnya di bidang sains dan teknologi, serta mempersiapkan siswa bersaing secara internasional. Fokus utamanya mencetak generasi muda berdaya saing global.

Pemerintah berencana membangun 20 SMA Garuda baru serta meningkatkan status 20 SMA/MA lainnya menjadi sekolah unggulan yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat.

 Sekolah ini mengadopsi sistem asrama dengan beasiswa penuh dari pemerintah. Kabarnya anggarannya mencapai Rp 800 miliar.

Lantas seberapa mendesak sekolah rakyat dan sekolah garuda ini? Pendidikan memang jadi masalah pelik di Indonesia.

Dari segi tenaga pendidik, masih banyak guru yang berstatus honorer. Parahnya, mayoritas skala interval gaji antara 200-500 ribu rupiah per bulan, sangat jauh dari UMP provinsi manapun.

Akibatnya, mereka tak fokus mengajar karena harus mencari tambahan. Bahkan, ada yang terjerat pinjol. Jika anggaran sekolah rakyat itu dialihkan untuk keperluan gaji guru honorer, kemungkinan menjadi lebih layak dan berdampak signifikan bagi kemajuan pendidikan kita.

Bukan hanya itu, dari segi infrastruktur sekolah reguler, masih banyak yang rusak, bahkan tak layak pakai. Seandainya dana Rp 800 miliar untuk sekolah garuda yang hanya cukup untuk membangun 4-8 unit sekolah, dialihkan untuk renovasi sekolah reguler maka akan lebih merata.

Masalah lainnya, program pendirian dua sekolah ini akan menimbulkan kasta baru dalam dunia pendidikan kita.

Sekolah rakyat dan sekolah garuda berpotensi mengundang konflik dengan sekolah reguler. Memperlebar jarak dan ketimpangan kualitas.

Terakhir, kita ingat kembali kebijakan pendidikan menyangkut RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) yang dulu pernah dicanangkan semasa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Nyatanya, program itu dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap bertentangan dengan semangat egaliter dan pemerataan dalam akses pendidikan kita. (*)