Pajak, Buzzer, dan Gaji Guru Mengembalikan Kepercayaan Publik

Ketiga persoalan ini pajak yang memberatkan, buzzer yang merusak kualitas demokrasi, dan rendahnya penghargaan terhadap tenaga pendidik sesungguhnya berkelindan dalam satu benang merah krisis kepercayaan publik terhadap negara dan para pemimpinnya.

Rakyat membayar pajak, tetapi merasa pelayanan publik tidak sepadan. Rakyat mendambakan demokrasi yang sehat, tetapi justru dijejali propaganda yang memecah belah. Rakyat menjunjung tinggi pendidikan, tetapi pendidik masih bergulat dengan kesejahteraan yang jauh dari layak.

Momentum peringatan kemerdekaan seharusnya menjadi waktu untuk menata ulang arah kebijakan. Pemerintah perlu mengembalikan kepercayaan publik melalui langkah-langkah nyata: menerapkan kebijakan pajak yang adil dan proporsional, menghentikan praktik buzzer yang merusak, serta meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen sebagai investasi utama masa depan bangsa.

Tugas ini bukan sekadar teknis, tetapi moral. Sebab, kemerdekaan bukan hanya soal terbebas dari penjajahan fisik, melainkan juga dari kebijakan yang menekan rakyat, budaya politik yang mematikan akal sehat, dan tata kelola negara yang meminggirkan martabat warga.

Jika kebijakan fiskal berpihak pada rakyat, demokrasi dibersihkan dari polusi buzzer, dan pendidikan dihargai sebagai investasi strategis, maka kepercayaan publik akan kembali tumbuh. Tanpa itu, perayaan 17 Agustus hanya menjadi seremoni tahunan, sementara kemerdekaan yang sejati tetap menjadi janji yang belum terpenuhi.

Sejarah mengajarkan bahwa bangsa yang kuat bukanlah bangsa yang sekadar mampu bertahan, tetapi yang sanggup memperbaiki diri ketika menyadari kesalahannya. Saat ini, pemerintah memiliki kesempatan emas untuk membuktikan bahwa negara hadir bukan untuk memeras, memecah, atau merendahkan, melainkan untuk melayani, menyatukan, dan mengangkat derajat seluruh rakyatnya. Itulah makna kemerdekaan yang seharusnya kita rayakan: kemerdekaan yang hidup dalam kebijakan, tercermin dalam sikap para pemimpin, dan dirasakan nyata oleh rakyat di setiap lapisan. (*).