Dana DAK Tematik Tertahan di Bank Kalsel, Begini Penjelasan Kadisperkimtan Kotabaru 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Belum rampungnya pembangunan 160 unit hunian di Perumahan di Blangkas, Desa Stagen, Kabupaten Kotabaru menyebabkan dana DAK Tematik sekitar Rp6,724 miliar tertahan di Bank Kalsel.

Kondisi ini pun sempat mencuat  saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPRD Kotabaru, Senin (27/10/2025).

Karena dana tahap satu untuk 60 unit dan tahap dua untuk 100 unit telah masuk ke rekening penerima, dan penerima merasa tidak ada melakukan pencairan.

Seiring dengan itu, pengerjaan tahap satu dan dua juga tidak tercapai sesuai target, yakni 70 persen.

Baca juga: Pembangunan Perumahan di Blangkas Kotabaru Mandek, Warga Barak Minta Penjelasan

Dijelaskan Kepala Disperkimtan Kotabaru, H A Junaidi, saldo tersebut tetap ada di rekening Bank Kalsel atas nama penerima masing-masing.

Namun setelah ada pencairan untuk tahap pertama pengerjaan bermasalah, buku rekening itu pun dia sisir.

Hingga didapati di Bank Kalsel ada 100 dan penelusuran dari Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) 60, kemudian dikumpulkan untuk diamankan.

"Ini atas amanah Koordinator BPK RI yang sebelumnya juga tidak menemukan dana yang terbagi di 160 rekening warga ini," ujarnya. 

Junaidi juga menyurati Bank Kalsel Kotabaru agar tidak lagi mencairkan tanpa sepengetahuannya.

Sementara itu, menanggapi 100 buku rekening penerima yang ada di Bank Kalsel, Kasi Pelayanan Bank Kalsel Cabang Kotabaru, Syarifah Kamariah membenarkan, dengan saldo yang tetap di Bank Kalsel.

"Untuk yang 60 buku rekening pencairan, itu menggunakan surat kuasa kepada Ibu Imelda dan per TKS," sebutnya.

Baca juga: DPRD Kotabaru Siap Tindaklanjuti Transparansi Kepengurusan Koperasi Sawit Bermasalah

Syarifah juga menyampaikan, saldo dari 160 buku rekening yang diamankan Disperkimtan sesuai, yakni sekitar 6,724 miliar rupiah.

Hanya saja saat dikonversi dari angka tersebut untuk 160 rumah, hanya menutupi 100 rumah yang dianggarkan per unit Rp66.200.000 rupiah.

Selisihnya adalah sisa pembangunan dari 60 unit pertama dan jika tidak memadai untuk penyelesaian maka direkomendasikan pihak yang bertanggungjawab untuk mengembalikan. (Banjarmasinpost.co.id/MuhammadTabri).