Dana Desa untuk Modal Koperasi Merah, Kades Gunungraja Tanahlaut: Hasil Musyawarah Desa Mandul

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI- Puluhan ribu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) telah terbentuk pada hampir tiap desa dan kelurahan sesuai instruksi pemerintah pusat.

Pemerintah pusat menetapkan biaya Rp 3 miliar per unit KDMP untuk operasional usaha melalui skema pendanaan dana desa (DD). Totalnya mencapai Rp 240 triliun dari 80 ribu KDMP.
Informasi dihimpun Rabu (19/11/2025), pada 2026 nanti, dari proyeksi DD sebesar Rp 60 triliun, sekitar Rp 40 triliun di antaranya akan dialokasikan untuk KDMP sehingga desa hanya akan menerima DD sekitar Rp 250 juta per tahun selama enam tahun pembangunan.

Pada saat yang sama, pemerintah pusat berencana melakukan pengurangan dana TKD (Transfer Ke Daerah). Ini juga berpotensi menurunkan ADD (Alokasi Dana Desa) yang disalurkan pemerintah daerah. Pasalnya, ADD bergantung pada kemampuan fiskal daerah. 

Kombinasi penurunan DD dan ADD tersebut diperkirakan menekan fiskal desa, mengganggu layanan dasar, operasional desa, dan program pemberdayaan. Juga dapat memicu resistensi desa terhadap kebijakan KDMP.

• Lansia Umur 73 Tahun di Desa Kapul HSS Ini Bersyukur Terima Bantuan Beras 10 Kilogram

Baca juga: Polda Kalsel Bongkar Praktik Mafia Tanah, Pakai Modus Penipuan Hingga Pemalsuan Surat

Langkah tersebut membuat kalangan kepala desa pusing, termasuk di Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel). Soalnya, desa juga memerlukan dana memadai untuk merespons beragam usulan warga sesuai hasil musyawarah desa.

"Yang jelas hal tersebut ketika mulai diberlakukan pasti bakal menghambat jalannya pembangunan desa karena visi dan misi tidak bisa sepenuhnya berjalan," ucap Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Tala Samsiar.

Kepala Desa Gunungraja Kecamatan Tambangulang ini mengatakan hasil-hasil musdes akan jadi mandul lantaran tak dapat direalisasikan dikarenakan ketiadaan anggaran. Marwah desa juga menjadi terabaikan.

Apakah ada rencana menyampaikan hal itu kepada presiden atau menteri terkait? "Iya, kami dari Apdesi ada rencana menghadap atau saat rakornas nanti," kata Samsiar.

Ia menegaskan pada prinsipnya pemerintahan desa mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hanya saja berharap kebijakan dikaji dengan sebenar-benarnya, bagaimana desa, apa yang bisa digali di desa.

Jangan sampai menteri A menerbitkan aturan sendiri, menteri B menerbitkan aturan sendiri pula. Pada kenyataan menteri tersebut egois, tidak pernah turun ke desa, tidak pernah tahun kondisi di desa seperti Menteri Desa yang ada saat ini.

Seperti tahun lalu, desa telah menyusun APBDes sesuai hasil musdes, tiba-tiba dipotong dengan program Menteri Desa. Hal demikian menurutnya sebuah kesalahan dan menghilangkan marwah desa. Hasil musdes hilang akibat keinginan Menteri Desa.

Tahun ini ada lagi hal serupa. Menteri Desa menerbitkan aturan baru berkaitan 30 persen untuk koperasi desa. Lalu terbit Inpres nomor 17 tahun 2025 dan menyatakan KDMP tidak menggunakan 30 persen tersebut.

"Di situ sudah kelihatan ketidaksinkronan pemerintah di atas. Jadi, kami bukannya tidak setuju. Asalkan alurnya benar-benar berjalan  dan minat tolong Menteri Desa kaji dulu kalau mau bicara apalagi menerbitkan aturan baru. Jangan asal bicara," tandas Samsiar. 

Sementara itu hingga sekarang berdasar catatan media ini, sebagian besar KDMP yang telah terbentuk di seluruh desa/kelurahan di Tala belum operasional.

Umumnya terkendala pada permodalan awal. Selain itu juga ada yang masih kesulitan memetakan potensi usaha yang prospektif untuk dijalankan dan tak berbenturan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).