MBG, Apa yang Salah?

BANJARMASINPOST.CO.ID - PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menjadi sorotan. Apalagi, akhir-akhir ini banyak kasus keracunan yang dialami siswa karena menu MBG di sejumlah daerah. Sejak program ini diluncurkan pada 6 Januari 2025 lalu atau 9 bulan berjalan, pemerintah melaporkan jumlah penerima manfaat terdampak insiden keamanan pangan.

Bahkan, Istana melalui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari merinci kasus dan korban keracunan program MBG. Data dari Badan Gizi Nasional (BGN), ada 46 kasus keracunan dengan jumlah penderita 5.080. Ini data per 17 September. Kedua dari Kemenkes, tercatat 60 kasus dengan 5.207 penderita, data per 16 September. Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita, data per 10 September 2025.

Hal ini terlihat juga di media sosial dengan banyaknya kasus negatif terkait MBG. Ada siswa yang memperlihatkan nasi yang basi, lauk yang berbau busuk dan berbelatung, hingga sayurannya terdapat lintah. Bahkan, ada yang memperlihatkan kondisi siswa yang masuk rumah sakit setelah makan menu MBG.

Indonesia Corruption Watch (ICW) bahkan telah mendesak pemerintah menghentikan sementara program MBG dan melakukan evaluasi menyeluruh karena banyaknya laporan kasus keracunan dan lemahnya implementasi standar operasional prosedur (SOP). Staf Divisi Riset ICW, Eva Nurcahyani, menyatakan pihaknya bersama koalisi masyarakat kawal MBG mendorong penghentian dan audit total program, termasuk pendampingan bagi penerima manfaat yang dirugikan.

Lantas apa yang salah? Nah, ada satu chef terkenal ikut mengomentari soal MBG yakni Arnold Poernomo atau yang kenal Chef Arnold. Juri MasterChef Indonesia itu menyoroti satu hal terkait MBG itu. Baginya, program itu sebenarnya bagus. Namun, eksekusi dari program itu yang kurang.

Chef Arnold merinci lima prinsip dasar untuk memperbaiki eksekusi. Paling dasar, menurutnya adalah SDM yang berpengalaman untuk mengolah bahan baku dan masakan, bakteri, cross contaminatin, hygiene, dan supplier yang baik. Sarannya ini sejalan dengan temuan pakar gizi yang menyoroti kurangnya pengawasan rantai pasok dan sanitasi sebagai akar masalah.

Menarik yang dilakukan Yayasan Bali Desa Berbakti dalam mengelola MBG. Mereka tidak hanya menyiapkan chef profesional di setiap dapur yang dikelola, tetapi juga melakukan screening alergi bekerja sama dengan sekolah. Dengan begitu, makanan yang disajikan bukan hanya bergizi, tetapi juga aman sesuai kondisi kesehatan masing-masing anak.

Pengelolaan dapur MBG tidak sekadar soal fasilitas, melainkan juga kesiapan sumber daya manusia (SDM). Bangunan megah dan peralatan lengkap tidak ada artinya kalau SDM tidak terlatih.

Nah, hal seperti ini seyogyanya dilakukan setiap pengelola MBG di semua tempat di seluruh Indonesia. Dengan begitu, tujuan MBG untuk menjadikan generasi Indonesia yang sehat pun tercapai. Jangan sampai MBG malah berubah menjadi ‘Makan Beracun Gratis’ seperti yang diplesetkan sejumlah netizen. (*)