Tajuk

Tak Harus dari Pemerintah

Dari Generasi Z dan milenial muncul keluhan paling kuat yakni sulitnya lapangan kerja dan ketidakmerataan bantuan sosial

Editor: Hari Widodo
Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki
KELUHAN - Survey LS Vinus terkait satu tahun pemerintahan Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman dari Generasi Z dan milenial  muncul keluhan paling kuat yakni sulitnya lapangan kerja dan ketidakmerataan bantuan sosial. 

Survey LS Vinus terkait satu tahun pemerintahan Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman dari Generasi Z dan milenial  muncul keluhan paling kuat yakni sulitnya lapangan kerja dan ketidakmerataan bantuan sosial.

BANJARMASINPOST.CO.ID- ADA yang menarik dari survei Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus) terkait satu tahun pemerintahan Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman, Jumat (20/2).

Koordinator Nasional LS Vinus, Muhamad Arifin, menerangkan mayoritas responden berasal dari kelompok usia produktif 25–35 tahun atau generasi Z dan milenial.

Dari kelompok ini muncul keluhan paling kuat yakni sulitnya lapangan kerja dan ketidakmerataan bantuan sosial.

Harus diakui, lapangan kerja menjadi salah satu keluhan utama masyarakat di Indonesia khususnya kurun 2025 sampai 2026. Tak hanya di Kalsel, tapi juga daerah-daerah lainnya di Tanah Air.

Keluhan muncul disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja yang terus meningkat dengan minimnya ketersediaan posisi atau peluang kerja, yang kadang diperparah oleh berbagai faktor struktural dan ekonomi.

Lihat saja hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, angkatan kerja Kalsel 2,24 juta orang. Ini lebih banyak dibandingkan pada Februari  2024 yakni 2,18 juta orang, Minimnya lapangan kerja membuat angka pengangguran juga meningkat.

Berdasarkan hasil Badan Pusat Statistik Kalsel survei Februari lalu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) provinsi ini sebesar 3,94 persen atau 88.499 orang.

Tren TPT mengalami kenaikan jika dibandingkan kondisi Februari 2024 yaitu 3,89 persen. Hal ini tak lepas dari tingkat kesempatan kerja (TKK) yang mengalami penurunan.

Pemerintah mengklaim sudah berusaha menciptakan lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun jika terlalu menggantungkan upaya pemerintah, tentu tingkat pengangguran juga lambat berkurang.

Menciptakan lapangan kerja sendiri bisa menjadi jawaban. Belajar dari pengalaman, membuka usaha merupakan salah satu solusi paling efektif untuk mengurangi pengangguran karena secara langsung menciptakan lapangan kerja baru. Baik untuk diri sendiri maupun orang lain. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).

Tak usah jauh-jauh, menjelang lebaran misalnya, sejumlah sektor usaha mengalami lonjakan permintaan pembelian yang signifikan. Ini menjadi momen tepat untuk menciptakan lapangan kerja.

Jika dilihat rasio pengusaha atau wirausaha di Indonesia saat ini masih tergolong rendah, yakni berkisar antara 3,35 persen hingga 3,6 persen  dari total populasi per 2024-2025.

Angka ini jauh di bawah standar negara maju yang biasanya membutuhkan rasio wirausaha minimal 10 persen  hingga 12 persen atau lebih untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat.

Jika jumlah pengusaha di Indonesia bisa mencapai 10 persen seperti di negara-negara maju, tingkat pengangguran di setiap daerah akan berkurang kurang drastis, termasuk di Banua ini. (*)

 

 

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved