Nampan MBG Dipalsukan, Polres Metro Jakarta Utara Lakukan Penggeledahan

Surat ditujukan kepada orangtua siswa/siswi terkait kesediaan anak-anak mereka mengikuti program tersebut, dengan catatan pihak sekolah tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena hanya bertindak sebagai fasilitator.

“Adapun kalau misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan MBG/keracunan makanan dan sebagainya, maka kami sebagai orangtua tidak akan menuntut pihak sekolah. Karena kami menyadari bahwa sekolah hanyalah fasilitator dalam menjalankan program dari pemerintahan,” demikian tulisan dalam surat edaran tersebut.

Selanjutnya terdapat tulisan “Banjarmasin....” untuk menandai dimana surat tersebut ditanda tangani.

Baca juga: Mobil Terguling di Parit Perumahan Elite Landasan Ulin Banjarbaru Belum Dievakuasi Pemilik

Untuk memastikan kebenaran dan asal-usul surat tersebut, BPost mencoba menelusuri ke beberapa sekolah di Banjarmasin. Seorang siswa SMKN 3 Banjarmasin menyatakan tidak pernah menerima surat edaran seperti itu. “Tidak ada Pak surat edaran begitu,” ujar Riyan, siswa kelas XI.

Raudah, siswi Kelas XI SMAN 3 Banjarmasin, yang belum lama ini menerima program MBG, juga tidak pernah menerima surat edaran terkait program tersebut. “Tidak ada,” ujarnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Amel, siswi kelas XI MAN 1 Banjarmasin, yang telah lama mengikuti program MBG. Ia menyebutkan bahwa pelaksanaan MBG berjalan lancar dengan variasi menu berbeda dari hari lain, dan tidak pernah menerima surat edaran seperti yang ia lihat di unggahan hari itu. “Tidak ada Pak, alhamdulillah aman,” ucap Amel.

Baca juga: Kenapa Soekarno Tidak Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Megawati Ungkap Perlakuan Orde Baru

Ketiga sekolah memperlihatkan aktivitas berjalan seperti hari-hari biasa, yang membedakan hanyalah pelaksanaan MBG dilaksanakan lebih cepat dan dengan menu tanpa nasi di hari Jumat.

Wali murid SD Kebun Bunga 1, Vena, juga mengatakan tidak menerima edaran tersebut dari pihak sekolah. “Tidak ada, sejauh ini MBG juga tidak ada masalah,” kata dia.

Pihak sekolah juga menyatakan tidak memberikan edaran yang berisi larangan protes kepada wali murid atau siswa. “Di sekolah kami, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bertanggung jawab penuh. Jadi misal ada masalah bisa langsung dikoordinasikan,” ujar Sri Hartati, guru kelas 2A.

Sebelum makanan sampai kepada murid, diungkapkan Hartati, pihaknya mencicipi sampel dari SPPG. Hal tersebut bertujuan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti sakit perut hingga keracunan.

SD Kebun Bunga 1 pun menerapkan batas konsumsi MBG pada seluruh murid. “Sebisa mungkin dimakan sebelum pukul 10.00 Wita dan tidak dibawa pulang,” ucap dia.

Baca juga: Dua Pelaku Pengoplos Gas Subsidi di Bekasi Diciduk Polisi, Raup Keuntungan Ratusan Juta

Dinas Pendidikan (Disdik) Banjarmasin pun menepis isu di media sosial terkait beredarnya surat pernyataan mengenai MBG. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Banjarmasin, Ryan Utama, membantah surat tersebut berasal dari pihaknya.

Ia mengatakan Disdik tidak pernah memberikan arahan kepada kepala sekolah untuk mengeluarkan surat edaran seperti itu. “Tidak benar danya informasi yang beredar di media sosial tentang surat pernyataan terhadap orang tua, bahwa sekolah tidak bertanggung jawab atas MBG yang dibagikan kepada siswa kata Ryan, tegas Jumat.

Ryan menegaskan, pascainsiden dugaan keracunan siswa beberapa waktu lalu, pihaknya justru memperketat prosedur pengawasan dan pendampingan di setiap sekolah.