Umumkan Soeharto dan 9 Tokoh Lainnya Sebagai Pahlawan Nasional Hari Ini, Begini Alasan Pemerintah

Mensesneg Prasetyo Hadi juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo tidak mengambil keputusan secara sepihak.

Dalam proses finalisasi, ia menerima berbagai masukan dari tokoh dan lembaga negara seperti Ketua MPR Ahmad Muzani serta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

“Tadi juga kemudian Bapak Presiden mendapatkan masukan dari Ketua MPR, kemudian juga dari Wakil Ketua DPR. Karena memang cara bekerja beliau, beliau menugaskan beberapa untuk berkomunikasi dengan para tokoh, mendapatkan masukan dari berbagai pihak sehingga diharapkan apa yang nanti diputuskan oleh Bapak Presiden itu sudah melalui berbagai masukan,” ujar Prasetyo.

Penganugerahan gelar pahlawan nasional ini memiliki arti penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo.

Selain menjadi penghormatan terhadap jasa para tokoh bangsa, gelar ini juga mencerminkan sikap inklusif pemerintah dalam mengakui kontribusi lintas generasi—baik dari kalangan pemimpin negara, tokoh agama, hingga pejuang sosial.

Kontroversi dan Penolakan Terhadap Soeharto

Meski demikian, keputusan memasukkan nama Soeharto sebagai salah satu penerima gelar menuai reaksi keras dari berbagai kalangan.

Lebih dari 500 aktivis dan akademisi sebelumnya telah menandatangani pernyataan penolakan terhadap rencana pemberian gelar tersebut. 

Mereka menilai masih banyak catatan kelam selama masa pemerintahan Orde Baru yang perlu dikaji secara mendalam sebelum negara memberikan penghargaan tertinggi tersebut.

Salah satu penolakan tegas datang dari KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus, Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan tokoh pesantren asal Rembang, Jawa Tengah. 

Dalam pernyataannya yang dikutip dari NU Online, Gus Mus menegaskan, “Saya ini orang yang paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional.”

Menurut Gus Mus, banyak peristiwa di masa Orde Baru yang menimbulkan penderitaan bagi kalangan pesantren dan warga Nahdlatul Ulama.

Ia menyebut banyak ulama dan kiai mengalami perlakuan tidak adil, bahkan sebagian menjadi korban kekerasan.

 “Banyak kiai yang dimasukin sumur, papan nama NU tidak boleh dipasang, yang suruh pasang malah dirobohin oleh bupati-bupati. Adik saya sendiri, Kiai Adib Bisri, akhirnya keluar dari PNS karena dipaksa masuk Golkar,” ungkapnya.

Gus Mus juga menuturkan bahwa KH Sahal Mahfudh, salah satu tokoh NU terkemuka, pernah didatangi pengurus Golkar Jawa Tengah yang memintanya menjadi penasihat partai.

“Kiai Sahal tidak mau, saya menyaksikan sendiri,” ujarnya.