Jago Merah

Pengumuman kabinet sebenarnya tidak perlu tergesa-gesa karena undang undang (UU) menentukan selambat-lambatnya 14 hari setelah pelantikan. Jadi akhir bulan pun tidak masalah.

Faktor kehati-hatian sangat perlu, jangan sampai di tengah perjalanan menteri-menterinya dicokok KPK seperti kabinetsebelumnya. Dulu Susilo Bambang Yudhoyono bisa cepat mengumumkan nama-nama menterinya karena KPK tidak dilibatkan untuk melacak rekam jejaknya.

Jokowi masih punya waktu untuk berfikir panjang karena UU pun memberikan ruang padanya untuk tidak tergesa-gesa. Masalahnya, program-program Jokowi amat memikat dan memberikan harapan besar pada bangsa ini sehingga semua orang ingin tahu secepatnya apa yang akan dikerjakan, lebih-lebih  pelaku pasar.

Semakin majunya teknologi juga menjadikan setiap orang dengan mudah bisa mengeluarkan komentar yang bisa diakses siapa pun, baik lewat media sosial, internet, koran maupun televisi. Terkesan gaduh karena pemberitaannya.

Bagi yang berseberangan dengan Jokowi, tentu hal tersebut bisa menjadi peluru tajam untuk melumpuhkan, seolah-olah dia tidak mampu menyusun kabinet.

Tindakan Jokowi memminta klarifikasi kepada KPK dan PPATK sebenarnya merupakan rekor tersendiri. Ini yang kali pertama dan idenya dipuji banyak orang.

Kalau kita mau jujur banyak pejabat negara yang terindikasi warna merah. Lihat saja di DPR, kalau KPK dan PPATK diminta mengamati pasti banyak yang mendapat spidol merah.

Pimpinan DPR saja tidak semua bersih, ada yang terindikasi berat melakukan korupsi. Ketua KPK Abraham Samad secara eksplisit menyayangkan penunjukan Setya Novanto sebagai Ketua DPR karena masih berurusan dengan KPK.

Semua orang yang antikorupsi tentu berharap ide Jokowi dikembangkan pula ke lembaga lain, utamanya legislatif. Di sana banyak ‘jago merah’ bergentayangan. (*)