Gendut

Misalnya, dari semua aparat hukum hanya pengangkatan hakim pengadilan pajak yang tidak melalui uji kelayakan dan kepatutan, tapi DPR diam saja. Padahal kita tahu banyak keputusan pengadilan pajak yang merugikan pemerintah. Penguasa dan pengusaha sama-sama menilep pajak.

Upaya pemerintah melalui persuasif tidak mempan, lewat pengadilan pajak malahan kalah. Makanya pemerintah bertekad  mencekal para penunggak pajak, baik itu WNI maupun WNA yang mau pulang ke negaranya. Kalau masih membandel akan ditahan.

Kita kekurangan petugas penagih pajak. Di Jerman ada 30.000 petugas penagih pajak, Indonesia hanya 10.000 an. Itu pun tidak semua bisa ‘masuk’ karena ada pengusaha yang menyewa preman untuk mengusir petugas pajak.

Celakanya tidak sedikit petugas pajak yang bekerjasama dengan wajib pajak. Gayus Tambunan, pegawai pajak golongan III/A yang kini menjadi narapidana karena korupsi sampai ratusan juta rupiah, hanya salah satu contoh.

Kasus ‘rekening gendut’ hendaknya bisa menjadi pintu masuk untuk mengungkap para pelaku korupsi yang tersebar di Indonesia. Di darat, laut dan udara ada korupsi. Kerugian dari pencurian ikan di laut saja Rp 300-an triliun setahun.

Pencurinya bukan hanya dari luar tapi juga dari dalam. Pencuri di darat sudah sangat terlatih. Di udara, maskapai penerbangan Garuda Indonesia tidak pernah untung. Utangnya triliunan rupiah. Bahkan maskapai Merpati, sudah bangkrut.

Para koruptor kendati rekeningnya kurus bukan berarti tidak kaya. Mereka tahu cara menyimpannya, kalau ada yang tepergok PPATK, pinjam istilah Ketua KPK Abraham Samad, itu baru belajaran. (*)