Opini Publik

Penolakan, Pengesahan dan Potensi Pelemahan (Polemik Revisi UU KPK)

PRO dan kontra menjadi polemik merespons dan menyikapi revisi UU KPK. Problematika fakta, data dan hukum serta pergulatan opini terus menyeruak.

Penolakan, Pengesahan dan Potensi Pelemahan (Polemik Revisi UU KPK)
KOMPAS.com/LAKSONO HARI WIWOHO
Ilustrasi 

Oleh: Muhammad Syarif Hidayatullah SE MH
Dosen Hukum UIN Antasari/ Mahasiswa Program Doktor S3 Ilmu Syariah UIN Antasari

BANJARMASINPOST.CO.ID - PRO dan kontra menjadi polemik merespons dan menyikapi revisi UU KPK. Problematika fakta, data dan hukum serta pergulatan opini terus menyeruak kepermukaan. Analisis yuridis, sosiologis dan historis menjadi perang pemikiran antar anak bangsa yang memiliki intergritas dan solidaritas terhadap nasib bangsa dan negara. Topik kontroversial ini menjadi perbincangan hangat di dunia nyata maupun jagat maya yang menghadirkan kubu pendukung dan kubu penolak.

Bola panas bergulir di Senayan, terus menggelinding sampai akhirnya goal dan disahkan oleh wasit walaupun dalam posisi offside dan banyak protes keras terjadi. Seperti itulah yang terjadi saat ini. Gelombang penolakan yang begitu kuat ternyata tidak didengar oleh DPR dan pemerintah.

Revisi UU KPK tetap disahkan oleh DPR. Revisi UU KPK ditolak oleh para praktisi, akademisi, politisi, koalisi masyarakat, hingga oleh KPK sendiri karena dianggap bisa melemahkan pergerakan lembaga antikorupsi dalam menindak tindak pidana korupsi.

Walaupun demikian, revisi UU KPK tetap saja disahkan dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 17 September 2019.

Tujuh fraksi menerima tanpa catatan, 2 fraksi belum dapat menerima atau menyetujui, terutama soal dewan pengawas. 7 fraksi yang setuju tanpa catatan adalah PDIP, Golkar, NasDem, Hanura, PPP, PKB, dan PAN. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna.

Adapun dua fraksi yang tidak setuju itu adalah PKS dan Gerindra. Kedua fraksi oposisi itu tidak setuju dewan pengawas dipilih langsung oleh presiden tanpa adanya fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan).

Satu fraksi, yakni Partai Demokrat, belum memberikan pendapatnya karena menunggu konsultasi dengan ketua fraksi, namun Partai Demokrat juga menyoroti tentang Dewan Pengawas, sebab Fraksi Demokrat mengingatkan adanya kemungkinan abuse of power jika Dewan Pengawas dipilih oleh Presiden.

Sebelumnya, ada enam pokok isu hukum utama dalam revisi UU KPK. Diantaranya, soal keberadaan dewan pengawas, aturan penyadapan, kewenangan SP3, dan status pegawai KPK. Selain itu, mengenai kedudukan hukum KPK sebagai cabang kekuasaan eksekutif, dan posisi KPK sebagai lembaga penegak hukum dari sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia.

Beberapa hari sebelumnya Ketua KPK Agus Rahardjo dan segenap petinggi KPK dalam konferensi pers Jum’at 13 September 2019 menyerahkan mandat pengelolaan lembaga antirasuah itu ke Presiden Joko Widodo.

Halaman
123
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved