BPost Cetak

Penunggak Iuran BPJS Diancam Sanksi, Begini Reaksi Warga

Dosen FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Budi Suryadi mengatakan BPJS Kesehatan tidak bisa seenaknya mengusulkan sanksi untuk mengatasi tunggak

Penunggak Iuran BPJS Diancam Sanksi, Begini Reaksi Warga
BPost Cetak
Tunggakan BPJS Kesehatan RSUD Ulin Banjarmasin hingga pertengahan Oktober 2019 sekitar Rp 82 miliar. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Rencana pemberlakuan sanksi kepada peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang menunggak dan rencana kenaikan iuran membuat warga Desa Durian Gantang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Taufik, berpikir ulang.

Saat ini dia adalah peserta mandiri. Jika rencana tersebut benar-benar diterapkan pemerintah, dia akan berusaha menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

“Dengan adanya kenaikan itu, saya khawatir menunggak iuran. Kalau menunggak bisa panjang urusan. Katanya bikin SIM, mengurus pajak bakal dipersulit. Dari pada runyam, mending masuk peserta BPJS yang dibayari pemerintah,” ujarnya, kemarin.

Selain bakal membebani keuangan, Taufik mengatakan kenaikan iuran itu tak menjamin pelayanan lebih baik.

“Selama ini layanan perawatan yang saya dapat sebagai peserta mandiri sama dengan peserta yang dibayari pemerintah,” ujarnya.

Baca: Video Tangisan Terakhir Artis Korea Sulli Viral, Penyebab Eks Member F(x) Bunuh Diri Karena Ini?

Baca: Jelang Indonesia vs Vietnam, Simon McMenemy Sebut Jadwal Pertandingan di Liga I Bermasalah

Baca: Menristek Dikti : Baru Tiga Perguruan Tinggi Masuk Kelas Dunia

Baca: Tunggakan BPJS Capai Rp 82 Miliar, RSUD Ulin Tolak Pinjam ke Bank

Taufik mengaku pernah turun kelas saat ada kenaikan pada 2016.

“Saat mendaftar kelas II. Saat iuran naik, saya turun kelas. Kalau nanti naik lagi, tidak mungkin ada penurunan kelas lagi. Satu-satunya kemungkinan minta ditanggung pemerintah,” ujarnya.

Kepala BPJS Cabang Barabai, Chohari, menjelaskan aturan mengenai sanksi bagi penunggak ada sejak beberapa tahun lalu. Sanksi tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2019 mengatur hal itu.

“Sanski itu yang melakukan pemerintah, bukan BPJS,” ujarnya.

Menurut Chohari, ada beberapa solusi bagi peserta yang tidak mampu membayar iuran. Pertama adalah turun kelas.

Halaman
12
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved