Berita Banjarbaru

Pakar Hukum Kalsel Ini Sebut Tak Bisa IUP OP Perusahaan Tambang Disebut Bodong

Sejumlah pihak menyebut terdapat perusahaan tambang yang tidak berizin di Kalsel. Pakar hukum ULM tegaskan tidak mungkin pemda tidak mengetetahui.

Penulis: Milna Sari | Editor: Alpri Widianjono
PT Antang Gunung Meratus (AGM)
ILUSTRASI - Penambangan Tanpa Izin (PETI) di areal Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Antang Gunung Meratus (AGM) di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Senin (27/7/2020). 

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Pemerintah daerah sangat mudah untuk melakukan pelacakan terhadap perizinan Perusahaan Tambang di Provinsi Kalimantan Selatan.

Sebab proses perizinan ada instrument publik yang melibatkan masyarakat dalam satu tahapan.

“Saya kira tidak ada alasan pemerintah daerah tidak mengetahui sebuah perizinan, apalagi menyangkut persoalan Izin Usaha Pertambahan (IUP) Operasi Produksi (OP),” ujar pakar hukum adminisrasi dan hukum lingkungan dari Fakultas Hukum (FH) Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Profesor Hadin Muhjad, Senin (29/3/2021).

Hal tersebut disampaikan terkait adanya pernyataan IUP Bodong sejumlah pihak terhadap perusahaan tambang di Kalimantan Selatan.

Baca juga: Dana Bagi Hasil Tambang Turun, Bupati Abdul Hadi Ajak DPRD Balangan Datangi ESDM

Baca juga: Baliho Besar Tambang Andesit di Meratus HST Resahkan Warga, Klaim Miliki IUP 602.000 Hektar

Ia menegaskan, pemerintah daerah harusnya memiliki kewenangan dan pengawasan ketat dengan berkoordinasi terhadap pemerintah di atasnya.

Seperti, Pemkab Tanah Bumbu ke Pemprov Kalsel atau Pemkab Tanbu dan Pemprov Kalsel ke Pemerintah Pusat (Kementerian ESDM), dalam hal perizinan, seperti lingkungan. 

“Ya, tidak mungkinlah ada kegiatan (pertambangan) di wilayahnya, namun pemerintah daerah tidak mengetahui. Artinya. ada bagian tertentu yang bisa dimasuki oleh pemerintah daerah, walau persoalan pertambangan mengacu ke UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba),” tutur alumni Doktor Universitas Airlangga Surabaya ini.

Untuk Itu, Guru Besar Hukum ULM itu menegaskan, tak bisa IUP OP dikatakan ‘Bodong’ mengingat semua instrument  pemerintah terlibat. 

Baca juga: Rekrutmen Karyawan Perusahaan Tambang di Kotabaru, Para Kades Bawa Berkas Lamaran Warga ke Dewan

Baca juga: Penggunaan Dana Kompesasi Tambang Batubara di Kotabaru Dipertanyakan, Sekda Sebut Masih Perencanaan

“Yang berhak mengatakan IUP OP  ‘bodong’ hanya lah pengadilan secara hukum pidana, sedang hokum administrasi bisa dikatakan cacat setelah dibuktikan kecacatannya di pengadilan,” ucap anggota Dewan Proper (Kelayakan Lingkungan)  Kalsel ini. 

Mengingat setiap sebutan ‘bodong’ atau dalam kapasitas dugaan, maka berdampak terhadap usaha artinya perusahaan tersebut terganggu usahanya. 

“Inti disebut dugaan bodong pun terganggu usaha perusahaan tersebut,” tandasnya.

Sementara itu, dosen FH ULM, Dr Suprapto SH MH, mengungkapkan, hukum administrasi dalam menyatakan suatu perizinan (KTUN) sah atau tidak merupakan wewenang tiga pihak. 

 

Baca juga: Walhi Kalsel Menangkan Gugatan, Perusahaan Tambang Diminta untuk Taati Putusan MA

Baca juga: PK PT MCM Terkait Tambang di Meratus Ditolak, WALHI Kalsel Ingatkan Izin Tambang Lainnya  

“Yakni, badan/pejabat yang menerbitkan KTUN, atasan pejabat yang menerbitkan KTUN dan PTUN,” sebut pakar hukum administrasi ini.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved