Korupsi di Kalsel

Tim BAP DPD Pertanyakan Kasus Dugaan Korupsi Penyertaan Modal Perseroda di Kabupaten Tanbu

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pertanyakan 7 kasus korupsi, Kejati Kalsel selesaikan 6, sisa 1 di Kabupaten Tanbu.

Penulis: Achmad Maudhody | Editor: Alpri Widianjono
BANJARMASINPOST.CO.ID/ACHMAD MAUDHODY
Ketua Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah (BAP DPD) RI, Ajiep Padindang (tengah), dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kajati Kalsel), Murki (kiri), Kamis (15/9/2022). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyambangi Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan ( Kejati Kalsel), Kamis (15/9/2022).

Tim BAP DPD RI yang dipimpin ketuanya, H Ajiep Padindang, didampingi Kepala Sekretariat Kantor DPD RI Provinsi Kalsel, M Ilham Nur Rizal, bertemu langsung dengan Kepala Kejati Kalsel, Mukri, dan jajarannya.

Dalam rapat tertutup, Tim BAP DPD RI meminta penjelasan dari Kajati Kalsel terkait perkembangan penanganan sejumlah perkara yang ditangani Kejati Kalsel dan jajaran.

Perkara dimaksud terutama perkara yang dimana Kejati Kalsel dan jajaran melibatkan peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam penghitungan taksiran dugaan kerugian negara.

Total ada tujuh perkara dengan dugaan adanya kerugian negara di medio 2014-2021 yang dipertanyakan Tim BAP DPD RI kepada Kajati Kalsel.

Baca juga: Bambang Haryo Nilai Kebijakan Penghapusan Listrik 450 VA Akan Menyusahkan Masyarakat Bawah

Baca juga: Atap Kios Tersapu Angin, Warga Kabupaten Banjar Kalsel Ini Takut Mengenai Bayinya

Baca juga: Puting Beliung Terjang Sungai Lulut dan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar

Beberapa di antaranya yakni perkara dugaan korupsi penyimpangan pengelolaan kas Tahun Anggaran (TA) 2009 pada sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong yang mulai ditangani pada 2014.

Lalu ada pula perkara dugaan korupsi penggunaan dana pengembangan RSUD Haji Boejasin Pelaihari TA 2014-2018 yang ditangani Kejati Kalsel pada 2020.

Tanggapan Kajati Kalsel Mukri, dari tujuh perkara yang dipertanyakan TIM BAP DPD RI tersebut, mayoritas sudah selesai ditangani dan bahkan perkaranya sudah inkrah di pengadilan.

"Dari tujuh perkara ini, Alhamdulillah semua berproses. Hanya tinggal satu yang masih on progress, sedangkan yang enam Alhamdulillah sudah inkrah. Untuk yang satu itu yang di Kabupaten Tanah Bumbu masih dalam proses perhitungan dugaan kerugian negara oleh BPK RI," urainya.

Perkara yang dimaksudnya adalah dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran penyertaan modal Pemkab Tanbu kepada PT Batulicin Jaya Utama (Perseroda) periode 2014-2019 yang saat itu berstatus Perusahaan Daerah.

Baca juga: Diterjang Angin Kencang, Atap Warung dan Bengkel di Martapura Lama Terbang Tutupi Jalan

Baca juga: Protes Kenaikan Harga BBM, Teriakan Pengecut Terlontar di Depan Gedung DPRD Kalsel

Baca juga: Organda Larang BRT Angkut Penumpang di Pasar Sekumpul, Begini Respon Sopir Bus Biru di Banjarbaru

Perkara pada perusahaan yang saat itu adalah Perusda Batulicin Jaya Utama (BJU) tersebut, menjadi satu dari sederet perkara dugaan korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanah Bumbu Tahun 2021.

Dilanjutkan Mukri, tak ada kendala yang bersifat prinsip dalam penanganan perkara tersebut, namun pihaknya masih berkoordinasi dengan BPK RI dalam penghitungan taksiran dugaan kerugian negara dalam perkara itu.

"Makanya kami minta bantuan BPK RI untuk menghitung taksiran kerugiannya. Masih on progress ya," ujar Kajati Kalsel.

Ketua BAP DPD RI, H Ajiep Padindang mengatakan, melalui rapat tersebut BAP DPD RI ingin mengetahui apakah ada dan apa kendala yang dihadapi Kejati Kalsel dan jajaran dalam penanganan perkara-perkara tersebut.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved