Menolak Tandatangani Tuntutan BEM Kalsel Tolak KUHP,  Begini Alasan Komisi II DPRD Kalsel 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Karlie Hanafi memberi penjelasan usai dirinya meninggalkan puluhan massa aksi tolak KUHP, di Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Rabu (14/12/2022).

Karlie yang ditemani Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rachmah Norlias, sempat menemui para demonstran.

Mereka sempat berdialog alot. Tetapi, Karlie dan Rachmah akhirnya meninggalkan puluhan massa dan kembali masuk ke Gedung DPRD Kalsel.

Pasalnya, Rachmah Norlias dan Karlie Hanafi tak bersedia menandatangani tuntutan massa, yang intinya mewakili DPRD Kalsel untuk menolak KUHP.

Baca juga: Bawa Miniatur Batu Nisan, Massa Aksi Penolakan KUHP di Banjarmasin Mulai Berdatangan

Baca juga: Coba Terobos Barikade Polisi, Demo Mahasiswa Tolak KUHP di Banjarmasin Diwarnai Aksi Dorong

Tuntutan pada aksi kali ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya.

Intinya, mahasiswa meminta DPRD Kalsel untuk menyatakan sikap secara tegas menolak pengesahan KUHP yang dinilai bermasalah.

Kemudian, menuntut DPRD Kalsel untuk mendesak DPR RI mencabut atau bahkan menghilangkan pasal-pasal bermasalah tersebut.

"Kita siap meneruskan tuntutan, tapi untuk mewakili kelembagaan DPRD Kalsel, kita tidak bisa karena itu bukan ranahnya," ucap Karlie, kepada media.

Politisi asal Partai Golkar itu mengaku tak bisa mengakomodasi tuntutan mahasiswa. Sebab menurutnya, ada beberapa pasal yang bunyinya tegas.

Baca juga: Dianggap Kontroversi, Begini Pandangan Praktisi Hukum Kalsel Soal Pro Kontra KUHP Terbaru

Namun, memang juga ada yang masih ambigu.

"Jadi kita bingung juga ini. Karena pasalnya terlalu banyak, kita tidak bisa menolak secara keseluruhan," ujarnya. (Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki)