Bawaslu Tala Ajak Elemen Masyarakat Awasi Pemilu, Lapor Mudah via Aplikasi dan Dijamin Kerahasiaan

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Pemilihan umum (pemilu) serentak 2024 kian mendekat.

Elemen masyarakat di Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), diajak turut mengambil peran pengawasan.

"Jika mengetahui terjadi permasalahan atau pelanggaran, langsung laporkan. Sekarang masyarakat bisa melapor secara mudah dan cepat karena sudah disediakan aplikasinya oleh Bawaslu RI," sebut Ketua Bawaslu Tala Gunawan Rahayu, Selasa (14/2/2023).

Aplikasi tersebut yakni Jarimu Awasi Pemilu yang dapat dibuka melalui website.

Setelah membikin akun singkat, masyarakat dapat menyampaikan laporan pada kolom yang telah tersedia.

"Jadi tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor Bawaslu, laporan bisa dilakukan dimana pun dan kapan pun. Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya sehingga masyarakat tak perlu risau atau takut melapor," tandas Gunawan didampingi dua komisioner Bawaslu Tala lainnya, Marsudi dan Tri Widowati.

Saat ini, papar Gunawan, sedang berada pada tahapan pencocokan (coklit) data pemilih sementara.

Juga sedang dilakukan verifikasi faktual dukungan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Gunawan mengatakan masyarakat juga diharapkan turut mengawasi proses tersebut.

"Misal ada yang belum terdata dalam daftar pemilih bisa dilaporkan," sebut Gunawan.

Baca juga: Bawaslu Batola Kenalkan Aplikasi Jarimu Awasi Pemilu 2024 dan Bentuk Posko Kawal Hak Pilih

Dalam upaya penguatan pengawasan partisipatif elemen masyarakat, hari ini Bawaslu Tala juga menggelar kegiatan Siaga Pengawasan Satu Tahun Menuju Pemilu 2024 di kantor bawaslu setempat di kawasna Jalan A Yani, Pelaihari.

Sekadar diketahui, pemilu serentak dijadwalkan pada 14 Februari 2024 mendatang.

Bawaslu, kata Gunawan, terus-menerus semakin mematangkan langkah-langkah dalam mengoptimalkan pengawasan pemilu dari berbagai aspek.

Ini merupakan ikhtiar sebagai upaya menjaga kualitas demokrasi melalui pemilu agar dapat berjalan dengan luber dan jurdil.

"Tujuan pelaksanaan kegiatan Siaga Pengawasan Satu Tahun Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu simbol kesiapan pengawas pemilu menuju satu tahun tahapan pemungutan suara pemilu 2024," paparnya.

Juga sebagai penguatan dan sinergitas aspek pencegahan, pengawasan, hubungan antarlembaga, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat kepada stakeholder terkait.

Kemudian dalam upaya penguatan hubungan antarlembaga dalam pemilu tahun 2024 dan mengajak seluruh komponen bangsa untuk menciptakan pemilu yang damai dan berintegritas melalui deklarasi.

Pada aspek pengawasan, papar Gunawan, Bawaslu perlu melakukan tindakan pengawasan mulai dari persiapan hingga pelaksanaan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Bawaslu dalam melakukan pengawasannya telah menyusun pedoman-pedoman dan alat kerja pengawasan yang menjadi acuan kerja pengawas pemilu di setiap tingkatan dari level desa hingga nasional sebagai pedoman dalam melakukan tindakan pengawasan pendaftaran pemilih.

Pada aspek pencegahan, sambungnya, Bawaslu perlu melakukan tindakan pencegahan untuk meminimalisasi munculnya pelanggaran pemilu.

Hal ini penting dilakukan sebagai upaya mencegah pelanggaran pemilu mulai dari hulu hingga hilir.

Dalam upaya mengoptimalisasi tindakan pencegahan, Bawaslu membangun sistem laporan hasil pencegahan yang tersinkronisasi di tiap tingkatan mulai pusat hingga di daerah.

Ada pun dari aspek hubungan antarlembaga, sebut Gunawan, Bawaslu perlu menjalin kerjasama dengan bertagar lembaga yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan pemilu.

Bawaslu menyadari bahwa pengawasan pemilu tidak dapat dilakukan sendiri. Perlu bersinergi kerjasama antar lembaga terutama dengan stakeholder pemangku kepentingan penyelenggaraan pemilu untuk mengoptimalkan pengawasan pemilu dan mewujudkan pemilu yang berintegritas.

Sedangkan pada aspek partisipasi masyarakat, sebutnya, Bawaslu perlu mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Masyarakat merupakan pemilik suara sekaligus penerima manfaat terbesar dari terwujudnya yang berintegritas.

Dengan terwujudnya pemilu yang berintegritas, kata Gunawan, diharapkan dapat menghasilkan pemimpin dan pemerintahan yang mampu menciptakan kebijakan publik yang memberikan kebermanfaatan secra luas.

Sedangkan pada aspek hubungan masyarakat, Bawaslu perlu menyebarluaskan agenda, pelaksanaan dan hasil pengawasan pemilu kepada masyarakat melalui saluran distribusi informasi informasi yang tepat, cepat, berkualitas, dan mudah dimengerti.

"Dengan optimalnya saluran distribusi informasi, diharapkan dapat meningkatkan citra lembaga dari kesadaran politik masyarakat," tandasnya.

Berbagai aspek kesiapan Bawaslu tersebut dikatakannya perlu mendapatkan dukungan dari berbagai elemen.

Dukungan dari pemerintah, DPR, penyelenggara pemilu (KPU dan DKPP), lembaga tinggi negara, lembaga-lembaga negara, organisasi masyarakat, unsur-unsur masyarakat sipil, insan pers dan stakeholder lainnya.

Karena itu Bawaslu akan menyelenggarakan kegiatan Siaga Pengawasan Satu Tahun Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai kesiapan mengawasi tiap tahapan pemilu tahun 2024.

"Hari ini kami lakukan peluncuran Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif Jarimu Awasi Pemilu," sebut Gunawan.

Selain itu juga dilakukan penandatanganan Deklarasi Damai Pemilu Tahun 2024 oleh jajaran Bawaslu Tala dan tamu undangan seperti dari KPU Tala, TNI/Polri, KNPI, dan mahasiswa.

Ikrar tersebut berbunyi mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil.

Berkomitmen mendukung pemilu yang aman, tertib, damai berintegritas, tanpa hoax, ujaran kebencian, politisasi SARA dan politik uang

Pada kegiatan tersebut juga sekaligus diresmikan Posko Kawal Hak Pilih Pemilu Tahun 2024.

Ini merupakan posko aduan masyarakat dalam menerima aduan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih untuk pemilu tahun 2024.

Ada beberapa hal dibentuknya Posko Aduan tersebut, papar Gunawan, yaitu masyarakat bisa menyampaikan aduan apabila petugas tidak melakukan coklit ke rumah-rumah. Kegiatan ini mulai berjalansejak tanggal 12 februari 2023 kemarin.

"Masyarakat juga bisa menyampaikan aduan jika tidak terdaftar dalam daftar pemilih. Termasuk jika mengetahui hal itu terjadi pada keluarga, saudara, atau masyarakat lainnya," pungkas Gunawan.

(banjarmasinpost.co.id/roy)