Aktivis BEM se-Kalsel Unjuk Rasa Bawa Poster Wajah Anggota DPRD Kalimantan Selatan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Membentangkan poster bergambar wajah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menandai unjuk rasa di Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Senin (20/2/2023) petang.

Puluhan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel merasa kecewa lagi.

Sebab, hampir empat jam menggelar aksi unjuk rasa, tapi tak ada satupun perwakilan anggota DPRD Kalsel yang menemuinya.

"Dengan ini kami menyatakan tidak akan memilih mereka lagi di pemilu mendatang," tegas Koordinator Wilayah (Korwil) BEM se-Kalsel, Yogi Ilmawan, sambil berorasi.

Dalam aksi kali ini, BEM Kalsel membawa tiga tuntutan utama. Pertama, masih menolak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru.

Baca juga: Isu Perpanjangan Masa Jabatan Kades Jadi Perhatian BEM se-Kalsel, Longsor Satui akan Disuarakan

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Ketua Golkar Banjarmasin H Yuni Abdi Nur Sulaiman Siap Maju di Pilkada

Baca juga: Video Viral Perempuan Diduga Kesurupan di Kalsel, Relawan Menyebut di Gunung Batu Tabalong 

Kedua, turut menolak wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa hingga sembilan tahun.

Ketiga, menuntut Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalsel menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah (PR).

Lantas, Yogi mengambil contoh, masalah lingkungan di Kalsel. Menurut BEM se Kalsel, masih marak kegiatan pertambangan.

Kondisi tersebut terbukti dari kasus Jalan Longsor di Tanahbumbu di KM 171, wilayah Desa Satui Barat.

Akibat akses terputus, aktivitas rutin seperti pengantaran logistik dan roda perekonomian warga setempat ikut terhambat.

Baca juga: Tak Mau Hapus Video Tiktoknya, Cewek di Tanbu Ini Dihajar Teman Pria Hingga Luka Lebam

Baca juga: Beraksi Lakukan Penipuan Ratusan Juta, Begini Modus Pria di Banjarbaru Ini Kuras Uang Para Korbannya

"Tak hanya Satui, dampak dari aktivitas pertambangan juga terjadi di Kabupaten Banjar. Bahkan, kami temui ada satu sekolah yang hampir ambruk," beber Yogi.

Pekerjaan rumah  kedua yang menjadi catatan BEM Se Kalsel, yakni masalah pendidikan. Terjadi kesenjangan yang cukup jauh antara taraf pendidikan di wilayah perkotaan dengan pedesaan.

Sebagai solusi, BEM Se Kalsel meminta agar ada Tim Satuan Tugas (Satgas) Penyelamat Lingkungan dan Pengawas Aktivitas Pertambangan.

Permintaan tersebut, menurut Yogi, sudah sering disuarakan BEM Se Kalsel, baik saat aksi di gedung DPRD maupun di Kantor Pemprov Kalsel.

"Paling utama, kami meminta agar izin pertambangan yang baru supaya disetop," pungkasnya.

Baca juga: Pencuri Handhpone di Banjarmasin Diringkus Polisi,  Beraksi di Rumah Sakit Dr Soeharsono

Baca juga: Si Jago Merah Mengamuk di Asrama Kodim 1001 HSU Balangan, Dua Rumah Hangus Terbakar

Baca juga: Dibawa Lewat Trisakti, 35 Kg Sabu Diamankan Polda Kalsel dari Penghuni Hotel di Banjarmasin

Karena tak ditemui perwakilan anggota DPRD Kalsel, massa memilih membubarkan diri.

Aliansi BEM Se Kalsel menyatakan segera menggelar konsolidasi kembali untuk melakukan aksi unjuk rasa lanjutan.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki)