Ekonomi dan Bisnis

Dinas TPH Kalsel Minta Pemko dan Pemkab Beli Padi Petani, Ini Alasannya

Dinas TPH Kalsel meminta Pemko dan Pemkab juga menganggarkan dana untuk membeli hasil panen padi petani

Penulis: Salmah | Editor: Hari Widodo
Banjarmasinpost.co.id/DOK
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Provinsi Kalsel, Syamsir Rahman minta Pemko dan Pemkab di Kalsel menganggarkan dana untuk pembelian padi petani. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kelangkaan stok beras lokal Banjar di pasaran dalam 2-3 bulan terakhir dikarenakan beberapa faktor antara lain sawah kebanjiran, hama dan pola tanam.

Kadis Tanaman Pangan Holtikultura (TPH) Kalsel, Syamsir Rahman, menjelaskan, pada  2021 terjadi banjir dan hingga 2022 air belum surut karena ketidakmampuan daya tampung sungai.

"Akibatnya 6.000 Ha sawah masih tergenang, ditambah serangan hama tungro, kemudian petani juga menanam bibit seadanya saja," jelasnya, Rabu (22/2/2023).

Kenapa seadanya menanam? Karena lahan yang bisa ditanami ulang harus dibersihkan tanpa harus dibakar (sisa jerami), sebab pembakaran lahan adalah terlarang. Sehingga mereka menanam di lahan yang seadanya sehingga produksi turun.

Baca juga: Beras Banjar Masih Langka dan Mahal, Masyarakat Banyak Berganti ke Beras Jawa

Baca juga: Pasar Murah Menjelang Ramadan 2023 di Taman Siring 0 Km Banjarmasin Sediakan Beras hingga Ikan

Adapun tahun ini para petani di sejumlah daerah menanam lebih awal dari biasanya untuk mengantisipasi banjir, yaitu musim tanam pertama pada akhir Februari, Maret dan April. Diharapkan hasilnya akan lebih banyak. Berlanjut musim tanam kedua pada Juni dan Juli.

"Tahun ini memang idealnya hasil panen berlimpah. Adapun yang sudah panen duluan adalah Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Selatan, berlanjut panen di Batola, Tala, Banjar, Tapin, Tanah Bumbu," jelas Syamsir.

Pada lahan pertanian musim tanam pertama 2023 ditargetkan 167 ribu ton yang merupakan padi unggul. Kemudian panen Agustus sebanyak 700-800 ribu ton padi lokal. Jadi targetnya 1 juta ton pada 2023 ini.

"Lantas, ketika petani panen, harga gabah Rp6500-7000 dan setelah digiling paling tinggi Rp8000, yang untung tengkulak dan pedagang," jelas Syamsir.

Menghambat rendahnya harga gabah, lanjut Syamsir, pemerintah provinsi mesti beli gabah dari petani. Sementara Bulog tidak membeli.

"Kami melalui BUMD milik Pemprov Kalsel membeli hasil panen seluas 40 hektare. Dengan demikian harga beli dapat dijaga dan petani bisa lebih sejahtera," terangnya.

Baca juga: Sukses Gelar Panen Raya, Padi Petani Desa Karang Bunga Batola Diborong Perusahaan Daerah

Tapi kalau hanya Pemprop Kalsel yang melakukan ini maka kesulitan juga, sebab itu menurut Syamsir mestinya Pemko dan Pemkab juga menganggarkan dana masing-masing untuk membeli hasil panen petani di daerahnya.

Misalkan, Pemko Banjarmasin lakukan MoU (Nota kesepahaman) dengan petani di Kabupaten Tala atau Batola, jadi saat panen tinggal ambil dan dapat menjaga pasokan beras dan harga di Banjarmasin. (Banjarmasinpost.co.id/Salmah Saurin)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved