Inilah Profesi Pendaftaran Seleksi CPNS 2023, Guru dan Tenaga Kesehatan Jalur PPPK

BANJARMASINPOST.CO.ID- Pemerintah memastikan hanya akan membuka pendaftaran CPNS 2023 untuk empat profesi saja.

Khusus untuk seleksi CPNS 2023, pemerintah akan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan profesi, seperti jaksa, hakim, dosen, dan tenaga teknis tertentu.

Memang Pemerintah hingga kini belum mengumumkan jadwal pendaftaran CPNS 2023.

Sementara untuk pendaftaran guru dan tenaga kesehatan masih direkrut lewat PPPK.

Baca juga: Rincian Lengkap Formasi CPNS 2023 Dibuka Juni, Untuk Jadwal Pelaksanaan Belum Ada

Demikian yang disampaikam Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik KemenPAN-RB Mohammad Averrouce.

Ia mengungkapkan bahwa kini masih proses pendataan dan pengusulan kebutuhan ASN.

"Masih proses mendata dan pengusulan kebutuhan ASN (Aparatur Sipil Negara) tahun 2023," ujarnya singkat kepada Kompas.com, Sabtu (28/1/2023).

Sementara itu, dikutip dari laman Menpan, Senin (26/12/2022), KemenPAN-RB memastikan rekrutmen CASN yang terdiri dari CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2023.

Pemerintah juga memprioritaskan talenta digital serta jabatan pelaksana prioritas sesuai Peraturan Menteri PANRB No 45/2022.

"Instansi pemerintah agar mulai mendata dan mengusulkan kebutuhan ASN tahun 2023 yang diprioritaskan untuk segera diisi di instansi masing-masing," kata MenpanRB, Azwar Anas.

Selain itu, pemerintah akan memfokuskan seleksi PPPK pada pemenuhan tenaga kesehatan, tenaga guru, dan tenaga teknis lainnya.

Dikutip dari kompas.com, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana menyampaikan, formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2023 bersifat terbatas. Pemerintah hanya memfokuskan kuota CPNS pada jabatan-jabatan tertentu.

Bima mengatakan, lowongan CPNS tersebut nantinya hanya diisi oleh jabatan yang memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan.

"Untuk PNS itu masih terbatas pada jabatan-jabatan yang memang harus PNS. Misalnya untuk sekolah kedinasan, hakim, jaksa, diplomat, yang tidak mungkin diduduki PPPK," jelasnya, usai kegiatan di Buleleng, Bali, Senin (20/2/2023).

Sementara untuk jabatan yang murni bertugas melakukan pelayanan publik akan dialihkan ke formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).