Sudahi Aksi Pamer

BANJARMASINPOST.CO.ID - Didera sejumlah persoalan di jajarannya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berpesan bahwa zaman digital ini menuntut para pejabat agar tidak hidup bermewah-mewah. Terlebih lagi pejabat yang memiliki kebiasaan memamerkan kekayaannya di media sosial bisa memberikan citra tidak baik bagi masyarakat.

Akhir-akhir ini Sri Mulyani memang masih harus terus memelototi anak buahnya. Usai mencuatnya kasus ekspejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang memiliki harta Rp 56 miliar hingga gaya hedon istrinya, kini kasus pamer ini merembet hingga ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Kepala Kantor DJBC Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Eko Darmanto tengah menjadi sorotan akibat seringkali memamerkan gaya hidup mewahnya melalui akun Instagram pribadi.

Eko terpantau kerap menunjukkan berbagai kendaraan senilai ratusan juta rupiah, ia bahkan memiliki pesawat pribadi Cessna yang dibanderol dengan harga paling murah sebesar 340 dolar AS atau sekitar Rp 4,76 miliar.

Padahal pesan untuk tidak bermewah-mewah ini sebenarnya seperti mengulang lagu lama. Akhir tahun lalu Presiden Joko Widodo juga menyoroti gaya hidup anggota Polri saat memberikan arahan langsung di Istana Negara, Jakarta.

Jokowi mengingatkan agar para pejabat tinggi Polri menyetop gaya hidup mewah dan memiliki kepekaan mengenai kondisi ekonomi saat ini.

Meski terkesan lambat, karena disampaikan setelah heboh dirisak nitizen, pesan ini sebenarnya menjadi pengingat bagi semua pejabat publik harus dapat menjaga etika, kelayakan dan marwah jabatannya.

Pejabat publik bukan selebritas yang perlu pansos untuk tetap eksis atau dianggap hebat. Tapi hebat tidaknya mereka dinilai dari kinerja dan prestasinya. Boro-boro mendapat aplaus, aksi pamer justru menyakitkan hati rakyat.

Selain itu mesti diingat bahwa logika yang dibangun sebenarnya pada sumber harta untuk pamer dan bermewah-mewah tersebut. Berapa sebenarnya gaji mereka? Berapa tunjangan kinerja (tukin) mereka, atau berapa total hibah yang diterima sehingga bisa mencukupi gaya hidup yang mewah melebihi profil yang semestinya.

Karena bila semata pada poin bermewah-mewah atau pamer, nanti bisa dimaknai; boleh saja korupsi asal tidak pamer. Karena kita tahu bagaimana para koruptor sering membolak-balikan logika untuk berdalih. Termasuk menganggap pungli atau gratifikasi sebagai rezeki.

Tak kalah penting bahwa problem dari perilaku hedonis ini sebenarnya bukan urusan Kementerian Keuangan saja. Tapi juga kementerian lain, penegak hukum dan wakil rakyat.

Paling gampang dilihat, tak jarang para pejabat di sejumlah lembaga tinggi negara dengan tanpa malu-malu memamerkan motor gede ataupun mobil mewahnya. Jadi sudahi tontonan yang tidak lucu tersebut.(*)