Ekonomi dan Bisnis

Temukan Belanja Daerah di e-Katalog Banyak dari Luar Negeri, BPKP Kalsel Gandeng Pemprov dan ULM

BPKP Kalsel menemukan masih banyak di dalam E-Katalog pembelian produk dari luar negeri. Ini tak sesuai harapan Presiden Joko Widodo

Penulis: Nurholis Huda | Editor: Hari Widodo
Banjarmasinpost.co.id/Nurholis Huda
Kepala Kantor Perwakilan BPKP Kalsel, Rudy M Harahap (di tengah) menanam pohon Palm, didampingi Sekda Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar dan Rektor ULM, Prof Ahmad Alim Bachri, di acara rangkaian HUT BPKP Kalsel ke-40, Jumat (26/5/2023). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) terus diminta untuk mencapai 95 persen dari belanja modal daerah sesuai apa yang diharapkan Presiden Joko Widodo.

Namun, di Kalsel penerapannya masih dinilai belum siap ke titik itu, untuk itu dirasa perlu dilakukan perancangan percepatan. 

Terkait itu, Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Selatan (Kalsel) siap melakukan kolaboratif bersama Pemerintah Provinsi Kalsel. 

Dari data diketahui dari 5 juta produk usaha mikro kecil tayang di katalog elektronik (e-katalog) dengan transaksi Rp 500 triliun, capaian Kalsel masih 4,6 juta produk tayang dengan total transaksi Rp 46 triliun.

Baca juga: Canangkan GBBI di Banjarmasin, Luhut Sebut 5 Daerah di Kalsel Masih Belum Tayangkan E-Katalog Lokal

Baca juga: Kotabaru Mulai Garap e-Katalog Sesuai Instruksi Pusat

Itu pun menurut, Kepala Kantor Perwakilan BPKP Kalsel, Rudy M Harahap, ditemukan masih banyak produk, utamanya di e-Katalog secara industri masih dari luar negeri. 

"Nah dengan kita dorong seperti ini, mudah-mudahan industri dalam negeri termasuk UKM bisa berkembang," ujarnya, saat menggelar rangkaian HUT ke-40 Kantor Perwakilan BPKP Kalsel, di Bukit Suharto Tahura Sultan Adam, Kabupaten Banjar, Jumat (26/5/2023). 

Dengan target hanya 40 persen tahun lalu, menurut Rudy, baik Provinsi maupun kabupaten kota sudah cukup berat untuk mengejar. 

Ditambah tahun 2022 lalu, penilaian dilakukan dari segi penerapan. Akibatnya pemberian penghargaan hanya diberikan kepada Kementerian PUPR dan DKI Jakarta. 

"Nah sekarang kita mendorong harusnya yang dibangun itu adalah usaha. Yang diukur adalah kinerja P3DN di Pemda, Kementrian/Lembaga, Korporasi BUMD adalah usahanya," Kata Rudy . 

Sebab itu, menurut Rudy, harus ada ukuran-ukuran kinerja yang terukur. Misalnya program pengembangan inkubasi lokal serta pendanaan terhadap daerah oleh Pemda. 

"Jadi definisi seperti itu sebenarnya banyak dilakukan di Kalsel, tetapi tidak diukur waktu itu. Sehingga tidak terpilih menjadi salah satu yang juara," runutnya. 

Sekda Kalsel Roy Rizali Anwar menyebut, Pemprov Kalsel saat ini terus berusaha mencari pengusaha-pengusaha baru untuk meningkatkan produk dalam negeri

Kemudian mengatur pembiayaannya, serta membuat produk yang dihasilkan tidak hanya diakui secara nasional tetapi juga internasional. 

"Akhirnya kita berharap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat," ucapnya. 

Roy menambahkan, pihaknya juga akan terus berkolaborasi bersama dengan BPKP dalam rangka pengawasan dan pendampingan guna peningkatan P3DN. Termasuk bersama Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) nya. 

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved