Berita Tanahlaut

Pemkab Tala Tak Pernah Kehilangan Uang Meski Gelontorkan Puluhan Miliar untuk UHC, Ini Rahasianya

Terungkap kenapa Pemerintah Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan tak mengeluarkan dana pada program Universal Health Coverage (UHC).

Penulis: BL Roynalendra N | Editor: Irfani Rahman
BPOST GROUP/ROY
RSUD Hadji Boejasin berdiri megah di kawasan Jalan A Yani, Kelurahan Saranghalang, Pelaihari. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Sejak beberapa tahun lalu Pemerintah Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), menggelontorkan dana puluhan miliar untuk menopang program Universal Health Coverage (UHC).

Melalui program tersebut, seluruh penduduk Tala gratis ketika berobat di rumah sakit milik daerah. Tentu pada kelas perawatan yang telah ditetapkan yakni kelas III.

Berdasar catatan banjarmasinpost.co.id, Jumat (9/6/2023), Tala adalah daerah UHC pertama di Kalsel dengan bekerjasama dengan BPJS (Badan Pengelola Jaminan Sosial) Kesehatan Cabang Kalsel.

Melalui UHC, Pemkab Tala di bawah kepemimpinan Bupati H Sukamta menjamin seluruh penduduk setempat pada program BPJS Kesehatan.

Sukamta menegaskan selama dirinya memimpin Tala, UHC tersebut akan terus berlanjut. Dirinya juga meyakini pemimpin Tala yang akan datang juga akan melanjutkannya.

Baca juga: Sehari Tiga Kali Api Membara di Tanahlaut, Petugas Gabungan Berjibaku Lakukan Memadamkan

Baca juga: Tergiur Janji Umroh Gratis, Puluhan Jemaah Ini Malah Terlilit Utang Saat di Tanah Air

Pasalnya menurut Sukamta tidak ada alasan rasional untuk menghentikan UHC. "Karena Pemkab Tala tidak kehilangan uang sepeser pun. Justru dapat lebih dari yang dianggarkan, jadi malah surplus," sebutnya.

Karena itu ketika UHC tidak berlanjut, kata Sukamta, maka akan menjadi pertanyaan besar. Lebih dari itu juga akan muncul kegaduhan sosial karena masyarakat menjadi tidak terjamin lagi biayanya ketika berobat ke rumah sakit milik daerah.

Lebih lanjut Sukamta pemerintahannya menyiapkan anggaran sebesar Rp 54 miliar per tahun untuk program UHC tersebut.

Namun uang kembali mengalir ke pemerintahannya dari program tersebut jauh lebih besar dari itu.

Orang nomor satu di Bumi Tuntung Pandang ini lantas membuka rahasianya. "Dulu saya tanya direktur RSUD Hadji Boejasin (RSHB), pendapatan terbesar didapat dari pos apa? Dijawab dari klaim BPJS Kesehatan, sekitar 70 persen," papar Sukamta.

Saat awal penerapan UHC, jelasnya, pemerintahannya menganggarkan Rp 50 miliar. Pendapatan RSHB dari klaim BPJS Kesehatan mencapai Rp 70 miliar sehingga surplus Rp 20 miliar.

Karena itu tahun ini dirinya menaikkan target pendapatan RSHB menjadi Rp 100 miliar. Dirinya yakin itu pasti bisa dicapai.

"Itu belum termasuk pendapatan serupa yang di RSUD KH Mansyur Kintap dan dari 22 puskesmas di Tala," sebut Sukamta.

Apalagi jika kelak RSUD di Kecamatan Bumimakmur, lanjutnya, telah beroperasi maka tentu kelak kian besar lagi uang yang mengalir dari klaim BPJS Kesehatan. 

Sekadar diketahui saat ini pembangunan RSUD di Bumimakmur sedang berlangsung. Direncanakan tahun depan mulai operasional.

Sukamta mengatakan RSUD di Bumimakmur tersebut kelak bukan hanya melayani warga di dua kecamatan saja yakni Kurau dan Bumimakmur.

Lebih dari itu juga dipastikannya juga bakal banyak dimanfaatkan oleh warga kabupaten tetangga (Banjar). Terutama kecamatan sekitar antara lain Tatah Makmur, Beruntungbaru, dan Gambut.

"Itu potensinya sekitar 122 ribu orang. Penduduk di kecamatan kabupaten tetangga itu rata-rata juga petani sehingga juga pasti berobatnya lewat BPJS Kesehatan. Jaraknya lebih dekat sehingga pasti akan berobat ke RSUD di Bumimakmur," sebut Sukamta.

Baca juga: Gegara Mengamuk di Warung Terungkap Pemuda Ini Adalah Pelaku Curat, Laptop Jadi Bukti

Baca juga: Kabar Gembira Kalsel Dapat Tambahan Kuota Haji 113 Orang, JCH Diberi Waktu 3 Hari Melunasi Bipih

Ia lantas menyebutkan contoh konkret RSUD KH Mansyur di Kintap. Warga yang berobat bukan dari wilayah Kecamatan Kintap saja, tapi juga dari kecamatan kabupaten tetangga (Tanahbumbu) seperti dari Satui dan Angsana.

Sukamta mengatakan uang didapatkan RSUD dari klaim BPJS Kesehatan memang tidak masuk ke kas daerah. Tapi masuk RSUD sebagai pendapatan karena telah menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).

"Meski uangnya tidak masuk ke kas daerah tapi kemanfaatannya juga untuk daerah karena oleh RSUD pendapatan itu digunakan untuk mengembangkan kapasitasnya seperti untuk menyekolahkan dokter, membeli alat kesehatan, menambah tenaga medis dan lainnya," papar Sukamta.

(banjarmasinpost.co.id/roy)

Dapatkan informasi lainnya di Googlenews, klik : Banjarmasin Post 

--

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved