Cerdas Memilih pada Pemilu 2024

Statistik ini menunjukkan keterlibatan para anggota dewan dalam kasus korupsi, berada pada titik yang mengkhawatirkan.

Di tengah sorotan akan efektivitas dan efisiensi kinerja anggota dewan terhadap sumbang sih kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat, anggota dewan seharusnya lebih cerdas dengan kerja nyata untuk minimal mengembalikan kepercayaan rakyat yang sudah terlanjur sirna. Bukan malah sebaliknya, menileb uang rakyat, untuk mengembalikan dana kampanye.

Secara substansi, apa yang tengah terjadi saat ini merupakan representasi mundurnya demokrasi Pancasila di bumi pertiwi, yang selama ini diagung-agungkan, akibat kamuflase kepemimpinan yang mengatasnamakan kepentingan rakyat, tetapi justru maling uang rakyat. Sudah lebih dari 78 tahun bangsa ini menasbihkan diri sebagai bangsa yang merdeka. Namun, seiring berganti masa berganti kepemimpinan wakil rakyat, anggota dewan yang terhormat, mengapa kondisi masyarakatnya khususnya dalam bidang ekonomi (kesejahteraan), sosial budaya, pendidikan, kesehatan, dan hukum, tak kunjung “merdeka”.

Harapan founding fathers dengan menempatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai bagian terintegrasi dari Pancasila, dan hak-hak warga negara Indonesia (WNI), baik itu hak dalam mendapat kesejahteraan yang layak, hak dalam memperoleh ruang dan kesempatan pendidikan, hingga hak mendapatkan keadilan di mata hukum sebagaimana yang termaktub pada pasal-pasal UUD 1945, seperti masih jauh dari kata terlaksana.

Filosofi demokrasi Pancasila, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, belum sepenuhnya terlaksana, disebabkan masih menghinggapnya “penyakit menurun” para pemimpin seperti pemimpin yang KKN, pemimpin yang memanfaatkan jabatan dan kedudukannya untuk dzalim pada rakyatnya.

Padahal, hipotesis sederhana dengan menempatkan pemimpin yang dipilih oleh rakyat secara langsung, dengan mengedepankan azas jujur dan adil, maka seyogyanya tidak akan menciderai azas yang telah membawanya pada tampuk pimpinan.

Cerdas Memilih

Penyelenggaraan Pileg dan Pilpres dalam Pemilu 2024, yang bersamaan di satu waktu, menuntut pilihan cerdas masyarakat yang sudah memiliki hak pilih.

Namun, ada kesan di masyarakat, bahwa Pemilu 2024 identik dengan Pilpres saja. Masyarakat lebih cenderung terkonsentrasi pada tiga nama Capres yang saling berkontestasi, dibandingkan dengan daftar caleg baik di DPRD, DPR RI, maupun DPD.

Padahal, dalam sistem pemerintahan, tidak hanya presiden dan wakil presiden sebagai poros aspirasi rakyat, tetapi para anggota legislatif dan DPD sebagai lidah penyambung rakyat dalam menyampaikan uneg-unegnya, terhadap jalannya pemerintahan.

Hipotesis sederhananya adalah ketika pemilih tidak cerdas, dalam artian tidak jeli mendalami rekam jejak (track record) para caleg, maka nada pesimistis layak diambungkan untuk para wakil rakyat yang bersih dari korupsi dan berintegritas.

Manakala para caleg eks koruptor tetap bisa maju, maka filter terakhir adalah kembali ke hati nurani rakyat untuk memilih atau tidak memilih.

Masyarakat yang cerdas memilih tentu akan menimbang dan memperhatikan rekam jejak sang caleg, tidak silau dengan janji janji politik saat kampanye.

Masyarakat yang cerdas memilih, juga bermakna memilih dengan hati nurani dan bersikap tegas untuk mempertahankan suara, tak mau digadai, tak mau ditukar (dibeli) dengan “uang receh” untuk 5 tahun ke depan.

Akhirnya, ketika hajatan politik akbar seperti pemilu 2024 nanti mampu melahirkan pemimpin dari hasil pilihan cerdas pemilihnya, maka harapan pemimpin yang amanah (dapat dipercaya) dan bersih dari korupsi, dan mewujud.

Ketika para pemilih membuka mata, telinga, dan hati, juga menutup segala iming-iming tak seberapa yang mendatanginya, maka pemimpin negeri yang lahir akan ditamengi oleh aura positif negeri. Semoga. (*)