Menagih Komitmen Keberpihakan Para Capres Terhadap Pendidikan

Oleh : Moh Yamin Pemerhati Pendidikan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Secara aksiologis, pendidikan diniatkan untuk mencerdaskan bangsa, semua anak negeri yang belajar dan sedang belajar.

Secara epistemologis, pendidikan dimaknai untuk membentuk cara berpikir anak didik yang memahami posisi dirinya terhadap lingkungan, menempatkan dirinya sebagai subyek yang bisa menatap setiap hal dan realitas secara kritis dan transformatif.

Ada kerja perubahan yang mesti dilakukan dan dirubah oleh setiap anak didik yang berproses belajar dan berpendidikan.

Ketika mereka semua para anak didik duduk di bangku sekolah, termasuk perguruan tinggi diharapkan dapat memiliki atmosfir pendidikan yang terarah dan mampu melakukan proses berpendidikan secara berkelanjutan, maka sudah sewajarnya mimpi-mimpi indah itu perlu diwujudkan.

Apa yang kemudian mereka pelajari dan sedang pelajari adalah hasil perencanaan pendidikan jangka panjang dari para pemimpinnya yang bervisioner.

Kurikulum yang dilaksanakan pun bermakna kepentingan jangka panjang dan untuk itu menata kebijakan-kebijakan negara dalam konteks penyelenggaraan pendidikan sudah semestinya dibangun atas pembangunan manusia unggul secara berkelanjutan. Tidak terjadi kerputusan kebijakan karena kepentingan politik tertentu.

Wajah pendidikan nasional hingga ke lokal adalah penyelenggaraan pendidikan yang saling melengkapi dan memperkuat.

Tujuan pendidikan nasional dan lokal sama sama tercapai. Pendidikan nasional dimaknai untuk menyamakan visi dan tujuan pendidikan di tingkat pusat; sedangkan tujuan di akar rumput bermakna agar menjaga dan merawat nilai-nilai kehidupan yang berada di ekosistem pendidikan yang mendukung kepentingan nasional.

Oleh sebab itu, sudah sewajarnya para calon pemimpin yang berkontestasi di pemilihan presiden dan wakil presiden 14 Februari 2024 memiliki langgam penyelenggaraan pendidikan yang utuh dan komprehensif terkait apa yang harus dilakukan dalam konteks mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tujuan pelaksanaan pendidikan kemudian perlu diperkuat dengan dilandasi kebijakan-kebijakan pendidikan nasional yang kokoh sehingga niat baik untuk mengawal perubahan paradigma dan kehidupan pendidikan anak didik dapat dilakukan dengan sedemikian rupa.

Menjadi panggilan perjuangan setiap calon pemimpin ke depan untuk berpikir visioner terkait apa yang mesti direncanakan dan dikerjakan sehingga jangan ada ganti rezim, ganti kebijakan pendidikan. Ini menjadi persoalan yang kemudian tidak akan berakhir dengan penyelesaian tatkala setiap pemimpin baru memiliki cara dan kebijakan baru dalam implimentasi pendidikan.

Yang menjadi pertanyaan adalah sudah sejauh mana para calon beserta tim pemikirnya merumuskan agenda-agenda perubahan di dalam pendidikan ke depan? Apakah yang mereka lakukan menjadi bagian dari kerja melanjutkan pembangunan sumber daya manusia unggul dari kebijakan-kebijakan pendidikan sebelumnya atau justru mengamputasi kebijakan-kebijakan lama, menggantinya dengan kebijakan-kebijakan pendidikan baru agar tidak disebut mereplika?.

Jamak menyebutkan bahwa sejarah selalu memberikan kesaksian nyata yang selalu dimulai dari kebijakan pendidikan yang baru dan ini mengawalinya dengan hal-hal baru.

Ini berarti bahwa tidak ada kebijakan dan pelaksanaan pendidikan yang berkelanjutan dari masa ke masa (baca: realitas). Yang terjadi selanjutnya menambah beban dan persoalan baru sebab memulainya dari nol.