Ekologi Sistem Administrasi Negara, Public Value dan Semangat Kepublikan

Penyelenggara negara dapat memanfaatkan sebaik mungkin faktor ekologis yang saling mempengaruhi hubungan timbal balik dalam balutan kolaboratif.

Pentingnya revitalisasi administrasi negara melalui pendekatan ekologis dapat menjadi solusi “adaptif” dan responsif bagi para penyelenggara negara untuk mengatasi masalah yang harus dipecahkan secara bersama.

Hubungan timbal balik secara ekologis ini dapat terurai dalam bentuk kerjasama antar individu, relasi kemanusiaan serta lingkungan kebijakan.

Implikasi ini akan membawa penyelenggara negara dalam mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan harapan masyarakat serta mengetahui hal apa yang menjadi masalah sentral publik untuk mencapai titik akurasi kebijakan yang lebih menyentuh pondasi sosial publik.

Menciptakan Public Value

Salah satu dimensi penting dalam penyelenggaraan sistem administrasi negara adalah spirit of publicness (semangat kepublikan). Bryson (2014) dalam artikelnya yang berjudul Public Value Governance mengidentifikasi konsep public value melalui 3 (tiga) aspek utama yaitu Pertama, nilai publik sebagai nilai yang menyediakan konsensus normatif tentang hak, manfaat dan prerogratif warga negara. Kedua, creating public value sebagai produksi hal yang memiliki nilai untuk publik dan bermanfaat bagi publik serta Ketiga, public sphere dimana nilai-nilai dan kepublikan dikembangkan dan diimplementasikan.

Hal ini dapat dimaknai bahwa public value merupakan cerminan dari ekspresi kolektif yang dimediasi secara politik dan dikonsumsi oleh warga negara yang diciptakan tidak hanya melalui hasil namun juga melalui proses yang dapat menghasilkan kepercayaan atau keadilan.

Dalam administrasi negara demokratis, penentu utama dari public value adalah masyarakat yang dibangun secara kolektif melalui musyawarah. Ketika suatu nilai dipegang erat oleh masyarakat maka akan mudah bagi penyelenggara negara untuk mengambil keputusan dalam membangun legitimasi dan dukungan yang diperlukan untuk menopang keberlangsungan dan kemanfaatan kebijakan atau program publik dari waktu ke waktu.

Sederhananya adalah sistem administrasi negara tidak lepas dari proses ekologis yang menunjukkan interaksi timbal balik negara dengan lingkungan sosial, politik maupun ekonomi untuk menciptakan public value sebagai preferensi publik yang diekspresikan melalui berbagai cara dalam keputusan demokratis.

Hal pentingnya adalah penyelenggara negara harus mengupayakan hubungan ekologis (timbal balik) dengan tujuan untuk kepentingan publik dan direalisasikan melalui proses politik yang demokratis.

Semoga hal ini dapat menjadi pemahaman dan proses belajar bersama bagi seluruh penyelenggara negara dalam menjalankan fungsi sistem administrasi negara yang mengedepankan faktor ekologi administrasi negara demi tercapainya kualitas kebijakan serta kehidupan publik menjadi lebih baik, terlebih dalam memaknai program-program yang akan diluncurkan oleh pemerintah kedepan khususnya program makan siang gratis yang tengah hangat dibicarakan dalam rencana pengganggaan APBN tahun 2025.

Masyarakat tentu akan selalu mendukung apapun itu program yang diluncurkan pemerintah demi peningkatan kesejahteraan publik dan public value terhadap pemerintah.  Wallahualam bis showab. (*)