Ekologi Sistem Administrasi Negara, Public Value dan Semangat Kepublikan

Oleh: Dr Muhammad Riyandi Firdaus
Dosen STIA Tabalong Dan Peneliti Muda Lembaga Kajian Politik dan Pembangunan Daerah (IRDePos) Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID - SETIAP negara, baik itu negara besar maupun kecil memiliki sistem administrasi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari negara tersebut.

Demikian pula Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sistem administrasi negara secara simultan terus berinteraksi dengan faktor-faktor fisik seperti geografis, demografi, kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan.

Sistem administrasi negara sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah (executive power) dengan memanfaatkan dan mendayagunakan kemampuan pemerintah dan segenap aparatur beserta seluruh masyarakat demi tercapainya tujuan dan terlaksananya tugas negara, Untuk itu penting untuk memahami hubungan timbal balik (baca: ekologis) antara negara dengan lingkungan sekitarnya.

John M. Gaus dalam bukunya yang berjudul Reflections on Public Administration mengungkapkan sistem administrasi negara tidak mungkin lepas dari struktur masyarakat sekitar yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ekologis akibat dari adanya gejala dan peristiwa pemerintahan yang dinamis.

Hal ini dapat dimaknai dalam dua hal. Pertama faktor ekologis sebagai alat diagnosa sistem penyelenggaraan negara. Faktor ekologis dapat menjadikan para penyelenggara negara untuk menanggapi “tuntutan” serta tantangan eksternal menjadi lebih arif sehingga dapat menjadi alat ukur dalam melihat impact (dampak).

Kedua pemerintahan yang holistik. Aktivitas pemerintahan sejatinya bukanlah akivitas individual, melainkan aktivitas bersama sehingga dalam perjalanannya perlu memperhatikan unsur-unsur lainnya secara komprehensif dan sustainable.

Pemerintah sebagai suatu sistem dalam penyelenggaraan administrasi negara memiliki wajah sebagai cerminan fungsi yang terdiri dari kegiatan serta tindakan.

Oleh karena itu sistem administrasi negara tidak dapat dipandang hanya sebagai administrasi of the public melainkan administrasi for the public mengingat ekspektasi (harapan) kegiatan yang dilakukan demi kepentingan umum dan kemakmuran serta kesejahteraan publik.

Revitalisasi Administrasi Negara

Administrasi negara merupakan ilmu sosial yang dinamis dimana setiap saat terus mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan zaman (peradaban maupun teknologi).

Perkembangan ini pun sangat dipengaruhi oleh paham-paham demokrasi yang menempatkan partisipasi masyarakat ditengah-tengah proses administrasi negara sehingga tidak bebas nilai dan dapat menghayati, memperhatikan serta mengatasi masalah-masalah sosial yang mencerminkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.

Meningkatnya berbagai permasalahan baik sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya menuntut sistem administrasi negara harus tanggap dan responsif terhadap berbagai dampak masalah yang ditimbulkan.

Implikasinya adalah administrasi negara berhubungan erat dalam konteks government function. Dilihat dari aktivitasnya, fungsi penyelenggaraan negara adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi lima domain utama yaitu manajemen, politik, hukum, sosial dan budaya sehingga relasi antara aktor pemerintahan dari eksekutif, legislatif dan yudikatif harus terjaga dengan baik.

Dalam konteks ekologi administrasi negara, pemerintahan di analogikan sebagai organisme hidup yang mengatur keseluruhan fungsi penyelenggaraan negara dalam suatu sistem administrasi negara sehingga tercapai “derajat keseimbangan publik”.