Opini Publik

Memperebutkan Restu Jokowi dalam Pilkada

Jelang pilkada serentak 2024 restu atau “cawe-cawe” presidenJokowi kembali menjadi perbincangan

|
Editor: Hari Widodo
Istimewa
Paulus Mujiran, Pengamat sosial, Alumnus Pascasarjana Undip Semarang. 

Oleh: Paulus Mujiran, Pengamat sosial, Alumnus Pascasarjana Undip Semarang

BANJARMASINPOST.CO.ID - Empat bulan jelang berakhirnya pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin  survei mengindikasikan masih tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jelang pilkada serentak 2024 restu atau “cawe-cawe” Jokowi kembali menjadi perbincangan.

Restu atau pengaruh Jokowi ditunggu banyak pihak yang mencari keberuntungan dalam Pilkada mendatang.

Litbang Kompas misalnya menemukan kepuasan publik terjadap Jokowi-Ma’ruf Amin masih di angka  75,6 persen pada 20 Juni 2024.

Hasil yang kurang lebih sama disajikan oleh Poltracking Indonesia yang menunjukkan  kepuasan terhadap Jokowi-Amin dari 72 persen di awal tahun menjadi 78 persen pada pertengahan. Bahkan ada lembaga yang merekam tingkat kepuasan lebih dari 80 persen.

Tak dapat disangkal tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi dapat meningkatkan daya tawar sang presiden terhadap koalisi, partai atau politisi calon kepala daerah baik calon gubernur, bupati, walikota mendatang yang didukungnya.

Hasilnya para calon kepala daerah berusaha sedekat mungkin dengan Jokowi dan mencoba satu frekuensi dengan sang presiden.

Sejumlah nama yang sangat dekat dengan Jokowi seperti Kaesang Pangarep, Bobby Nasution dan politisi dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengklaim sebagai penerus Jokowi mendapat keuntungan politis.

Tingkat kepuasan yang tinggi dan efek elektoralnya sudah teruji pada Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang berhasil memenangi kontestasi Pemilu Presiden (Pilpres) lalu.

Hal ini menggiring banyak pihak pada kesimpulan apapun bentuk koalisi dan siapapun politisi yang dijagokan sepanjang didukung Jokowi berpeluang menang.

Dalam teori economic voting Fiorina dan Kramer (dalam Arya Budi, 2023) menyatakan pemilih akan menghadiahi petahana dengan memilihnya kembali atau memilih penerusnya jika menunjukkan kinerja yang baik atau memuaskan.

Sebaliknya publik akan menghukum jika petahana atau penerusnya dianggap buruk atau kurang memuaskan. Yang menarik tentu saja apakah tingginya tingkat kepuasan publik mempunyai implikasi yang besar kepada penerusnya?

Tentu sangat bergantung pada bagaimana penilaian publik terhadap penerusnya. Bisa ya bisa juga tidak, bahkan bisa pula berakhir tragis.

Ada sejumlah alasan tingkat kepuasan publik bisa saja tidak bermakna apa-apa terhadap mereka yang mengklaim sebagai penerusnya.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved