Merdeka Blank Spot

BANJARMASINPOST.CO.ID - PROVINSI Kalimantan Selatan (Kalsel) belum bebas dari area blank spot. Setidaknya saat ini masih ada 184 desa atau sekitar 8 persen yang tidak tersentuh atau tercover sinyal komunikasi. Hal itu disampaikan Kepala Diskominfo Kalsel, Muhammad Muslim, Rabu (17/7).

Akibat masuk kawasan blank spot, masyarakat harus bersusah payah jika akan menghubungi sanak saudaranya. Mereka juga jadi kesulitan mengakses internet untuk berbagai keperluan seperti pendidikan, pekerjaan, bahkan dalam memanfaatkan aplikasi resmi dalam pemilihan umum (Pemilu).

Khairul Sani, warga Desa Tanjung Pangga, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru, misalnya. Sekadar untuk mendapatkan sinyal menggunakan telepon selular, dirinya harus ke pelabuhan. Karena di seberang laut, tepat berhadapan langsung ibu kota kabupaten sehingga masih ada sinyal yang ditangkap.

Di Desa Muara Uri Kecamatan Hampang, bahkan tidak ada sama sekali sinyal sehingga warga harus turun ke jalan sejauh empat kilometer.

Demikian pula warga Kampung Dolar alias Desa Jejangkit Timur, Kecamatan Jejangkit, Barito Kuala. Untuk mendapatkan sinyal internet, mereka harus ke jembatan di seberang SDN Jejangkit Timur. Setiap malam selepas Magrib atau salat Isya, banyak warga yang duduk di jembatan itu sekadar untuk menikmati internet.

Kondisi ini tentu menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan pemerintah. Terlebih dengan adanya pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Kaltim, Provinsi Kalsel menjadi salah satu daerah penyangga atau pintu gerbangnya.

Saat ini, untuk mengatasi blank spot, Diskominfo Kalsel memang menyatakan terus berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo terkait pembangunan BTS (Base Transceiver Station). Bahkan penyelesaian blank spot ini ditarget tuntas pada 2026.

Namun, rencana ini tentu akan sulit direalisasi jika tidak mendapatkan dukungan dari pihak-pihak terkait. Terlebih, kondisi geografis daerah blank spot umumnya sulit diakses, dan berada di wilayah pedalaman atau terpencil, serta kawasan pegunungan seperti pegunungan Meratus. Sementara itu pembangunan BTS, sebagian besar masih mengandalkan swasta karena biaya tinggi.

Padahal daerah-daerah blank spot tersebar hampir merata di wilayah Kalsel. Dari 13 kabupaten dan kota, baru Banjarmasin dan Banjarbaru yang disebut telah merdeka telekomunikasi.

Dalam era digital saat ini, teknologi dan akses informasi yang baik sangat penting dalam menentukan kemajuan suatu bangsa. Pemerintah memiliki tanggung jawab memfasilitasi akses dan pemanfaatan teknologi dan informasi bagi masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi untuk memajukan diri dan membangun bangsa. Semoga merdeka blank spot bisa segera terwujud secara merata di Banua. (*)