Lisa-Wartono Otomatis Menang, Pakar Hukum Tata Negara : Pemantau Bisa Gugat Pilkada Banjarbaru

Ia juga menegaskan agar KPPS mengumumkan status pasangan calon yang telah dibatalkan di papan pengumuman TPS.

"KPPS wajib mengumumkan status pasangan calon yang dibatalkan, baik di papan pengumuman TPS maupun kepada pemilih saat hari pemungutan suara," tegasnya.

Baca juga: Dinilai Untungkan Salah Satu Paslon, Keputusan KPU Tiadakan Kotak Kosong di Pilkada Banjarbaru 2024

Koordinator Pemantau Pemilu LS Vinus Kalsel, Muhammad Arifin, menilai kebijakan ini berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Pilkada Banjarbaru 2024.  

“Kebijakan ini tidak memberikan kejelasan kepada pemilih, malah menambah kebingungan di tempat pemungutan suara (TPS). Pemilih tidak boleh dirugikan hanya karena kebijakan administratif yang lemah,” tegasnya, Minggu (24/11/2024).

LS Vinus Kalsel menegaskan pentingnya koreksi terhadap kebijakan ini. Arifin menyatakan pihaknya siap mengambil langkah hukum jika KPU tetap bersikukuh mempertahankan aturan tersebut.  

“Kami tidak akan tinggal diam. Hak rakyat untuk memilih pemimpin harus dilindungi. Kebijakan ini adalah preseden buruk yang tidak boleh dibiarkan mencederai demokrasi,” tutupnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki)