Meski Gratis Harus Aman

SEJAK diberlakukan secara bertahap mulai 6 Januari hingga pertengahan Mei 2025 ini, sudah terjadi lima kasus keracunan makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ini adalah salah satu program andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Keracunan massal itu terjadi di beberapa daerah. Bahkan satu di antaranya, yakni di Kota Bogor, Jabar, sampai ditetapkan sebagai KLB (Kejadian Luar Biasa) karena jumlah korbannya mencapai lebih dari 200 pelajar.

Selain di Bogor, keracunan massal saat MBG terjadi di Cianjur (Jabar), Bombana (Sultra), Sumba Timur (NTT), dan Sukoharjo (Jateng). Respons tanggung jawab memang diperlihatkan Badan Gizi Nasional (BGN).

Mereka menyatakan para korban keracunan diberi asuransi untuk membayar biaya pengobatan. BGN pun mengaku telah menegur keras Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah-sekolah yang mengalami keracunan.

Baca juga: 79 Program Siaran Masuk Meja Penjurian, KPID Kalsel Segera Umumkan Juara Anugerah Syiar Ramadan 2025

Baca juga: Tingkatkan Fasilitas Pendidikan di Balangan, Lima Sekolah Bakal Direhap Total 

Cukupkah dengan itu? Kita apresiasi pertanggungjawaban BGN. Namun, kasus-kasus keracunan massal dalam MGB merupakan pukulan keras bagi sebuah program pemerintah. Jadi perlu antisipasi secara komprehensif dan serius agar kejadian serupa tidak terulang, apalagi sampai kembali muncul di daerah-daerah lain.

Betapa tidak. Program yang digagas dengan semangat keadilan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia ini justru menimbulkan keresahan dan korban akibat kelalaian dalam pengawasan mutu makanan.

Kasus ini harus menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan. Pemberian makanan gratis tidak cukup hanya dari sisi kuantitas dan keterjangkauan. Aspek kualitas, keamanan pangan, dan higienitas harus menjadi syarat mutlak. Fakta bahwa makanan yang dikonsumsi para pelajar mengandung bakteri penyebab keracunan menunjukkan adanya celah serius dalam sistem kontrol dan distribusi.

Evaluasi menyeluruh perlu segera dilakukan. Pemerintah pusat dan daerah harus memperbaiki mekanisme pemilihan vendor penyedia makanan, menerapkan standar operasional prosedur yang ketat, hingga pengawasan real time di lapangan. Pelibatan Dinas Kesehatan, BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) serta masyarakat juga perlu diperkuat sebagai bagian dari sistem pengawasan berlapis.

Kita tidak boleh abai bahwa para pelajar adalah generasi penerus bangsa. Karena itu, setiap rupiah yang dikeluarkan dan setiap menu yang disajikan harus menjamin tidak hanya gizi, tetapi juga keamanan konsumsi.

Terlepas dari pro-kontra lanjut tidaknya program MBG usai kasus-kasus keracunan, muncul celetukan di masyarakat yakni meski gratis tetap harus aman. Jangan karena dibagi gratis maka standar pelayanan dan kesehatan dibaikan. Sebenarnya MBG itu pun tidak gratis. Dananya mencapai ratusan triliun rupiah dan itu adalah uang rakyat! (*)