Jangan Sia-siakan Sekolah Rakyat

BANJARMASINPOST.CO.ID- PROGRAM nasional Sekolah Rakyat (SR) diprakarsai langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bagian dari usaha pemerataan akses pendidikan dan pengentasan kemiskinan. 

Konsepnya berupa sekolah berasrama (boarding school) untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, yang khusus bagi siswa dari kelompok ekonomi rendah. Sekolah ini full gratis. Buku, seragam, maupun makan juga ditanggung pemerintah.

Tahap awal, pemerintah menyiapkan 53 lokasi sekolah rakyat yang siap dibuka pada Juli 2025, memanfaatkan fasilitas eksisting seperti balai pelatihan milik Kemensos hingga kampus tertentu.

Ke depan, Presiden Prabowo minta penambahan 100 lokasi baru, sehingga target pembangunan sekolah rakyat tahun ini mencapai 200 lokasi di berbagai provinsi, terutama yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi.

Keberadaannya menjadi satu terobosan baru di dunia pendidikan Tanah Air yang selama ini terkesan sangat struktural. Sekolah Rakyat berkonsep menggabungkan pendidikan, sosial, dan kesejahteraan.

Tapi, ada tantangan paling besar pada manajemen boarding, stigma sosial, keberlanjutan anggaran, dan menjaga kualitas setara sekolah umum. Jika tidak diantisipasi matang, Sekolah Rakyat bisa berubah menjadi proyek yang mahal tetapi kurang efektif dalam jangka panjang.

Biaya Sekolah Rakyat tidak hanya biaya belajar (SPP, buku), tapi juga biaya hidup siswa. Komponen biaya terbesar adalah boarding (makan, asrama, perawatan siswa).

Kalau misalkan dibuat analisa keuangan secara moderat, biaya per siswa lumayan besar per tahunnya, dapat mencapai Rp 20 juta. Belum termasuk biaya investasi infrastruktur awal (renovasi gedung, mebel, perlengkapan asrama).

Pemerintah menyebutkan skema pendanaan dari  APBN, pemanfaatan dana sosial atau CSR BUMN, potensi hibah lembaga donor seperti UNICEF dan Bank Dunia. Namun, CSR tidak bisa diandalkan permanen. Sedangkan lembaga donor cenderung hanya membantu tahap awal. Artinya, 80 hingga 90 persen beban tetap jadi beban APBN.

Sementara itu, anggaran pendidikan di APBN 2025 dipatok sekitar Rp 660 triliun. Anggaran untuk SR hanya Rp 206 miliar atau setara 0,03 persen anggaran pendidikan. Namun, jika SR terus dikembangkan, misalnya sampai Rp1 triliun, maka akan memunculkan problem skema pembagian anggaran pendidikan.

Sebab, sebelumnya sudah ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler Rp 58 triliun per tahun, anggaran subsidi kuliah Rp 10 triliun per tahun serta gaji guru PNS.

Program ini sangat rentan tidak berkelanjutan jika tiba-tiba pemerintahan berikutnya menghentikan program ini.  Kemudian, ada ancaman krisis fiskal saat terjadi bencana atau pandemi, maka alokasi dananya bisa terpotong.

Sekolah Rakyat memang mulia secara sosial, tapi mahal secara keuangan. Efisiensi, inovasi pendanaan mutlak dilakukan jika ingin program berkelanjutan.

Jika melihat urgensinya, program ini layak dijalankan, tetapi dengan sejumlah syarat, khususnya rencana keuangan yang matang.

Tak kalah penting, program SR dilanjutkan pemerintahan atau presiden yang terpilih memimpin Indonesia. Sebab, akan menjadi sia-sia jika program ini terhenti sedangkan biaya yang tersedot besar. (*)