DPRD Banjarbaru Target Rampungkan 12 Raperda Tahun 2025, Tiga Sisanya Segera Dibahas Pansus

BANJARMASINPOST.CO.ID,BANJARBARU- Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Banjarbaru memastikan progres penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tahun 2025 berjalan sesuai target. 

Dari total 12 raperda yang direncanakan, sebanyak sembilan telah dibahas dan enam di antaranya sudah disahkan bersama Pemerintah Kota.

Ketua Bapemperda DPRD Banjarbaru, Hindera Wahyudin, S.H.I, Jumat (31/10/2025) menjelaskan dari 12 raperda tersebut, tiga merupakan kumulatif terbuka yang wajib dibahas setiap tahun, yakni Perda Perubahan APBD, Perda APBD Murni, serta Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

“Jadi dari 12 serapan perda tahun 2025 ini, tiga merupakan kumulatif terbuka, sisanya sembilan terdiri dari enam inisiatif Pemerintah Kota dan tiga inisiatif DPRD,” ujarnya.

Dari total itu, enam raperda sudah disetujui bersama, sementara tiga lainnya, yakni Raperda tentang Ketenagakerjaan, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), serta Raperda tentang Garis Sempadan Sungai, baru disampaikan dalam rapat paripurna terakhir.

“Setelah paripurna tadi, juga telah dibentuk panitia khusus (Pansus). Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama pembahasan bisa selesai, sehingga target kita di tahun 2025 bisa tercapai,” ujar Hindera optimis.

Lebih lanjut, politisi Gerindra itu menyampaikan untuk 2026, Bapemperda kembali menargetkan 12 raperda dengan komposisi yang sama, yakni tiga kumulatif terbuka, enam inisiatif dari Pemko, dan tiga inisiatif DPRD.

“Tadi pagi kami juga sudah melaksanakan rapat bersama seluruh anggota dewan dan perwakilan dari Pemerintah Kota melalui Bagian Hukum untuk menyusun program pembentukan perda 2026. Hasilnya nanti akan disampaikan ke paripurna untuk disetujui bersama antara pimpinan DPRD dan wali kota,” jelasnya.

Terkait efisiensi anggaran yang tengah diterapkan, Hindera mengakui terdapat sedikit penyesuaian, terutama dalam aspek kegiatan rapat dan studi banding. Namun hal tersebut tidak memengaruhi target penyelesaian perda.

“Memang ada pengurangan dari sisi makan-minum rapat dan kegiatan studi perda ke daerah lain. Tapi kami tetap berkomitmen memaksimalkan pembahasan di internal DPRD dan bersama pemerintah kota,” ujarnya.

Menurutnya, capaian penyelesaian perda menjadi tolok ukur kinerja DPRD di mata masyarakat.

“Efisiensi bukan penghalang. Justru ini tantangan agar kita bekerja lebih efektif. Ketika DPRD bisa menuntaskan target perda, itu artinya masyarakat dapat melihat kinerja dewan berjalan maksimal,” ujar Hindera.

(Banjarmasin Post/ Nurholis Huda/AOl/*)