Inspektorat Kalsel Dorong SKPD Wajib Punya Peta Risiko Terintegrasi

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU – Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan kembali pentingnya pengawasan dan manajemen risiko sebagai instrumen strategis untuk memastikan program pembangunan berjalan tanpa hambatan.

Penekanan ini disampaikan Inspektur Provinsi Kalsel, Akhmad Fydayeen, yang menyebut dua aspek tersebut kini menjadi fondasi penting dalam pengambilan keputusan di lingkungan pemerintah daerah.

Fydayeen mengatakan dinamika pembangunan semakin penuh tantangan, baik dari sisi global maupun tuntutan peningkatan pelayanan publik.

Karena itu, ia menilai pengawasan yang efektif dan manajemen risiko yang terstruktur menjadi langkah wajib agar potensi kegagalan bisa diantisipasi sejak awal.

“Penyelenggaraan negara dan pembangunan daerah adalah perjalanan yang penuh ketidakpastian. Di sinilah peran pengawasan dan manajemen risiko menjadi sangat krusial. Keduanya adalah navigator kita,” ujarnya.

Menurutnya, pengawasan memastikan kepatuhan, sementara manajemen risiko memungkinkan mengidentifikasi potensi kegagalan secara dini dan mengambil tindakan korektif.

Salah satu hal yang ditekankan Fydayeen adalah perlunya mengubah cara pandang terhadap Manajemen Risiko (MR).

Menurutnya, MR tidak lagi bisa diposisikan sebagai pemenuhan kewajiban administratif, melainkan harus menjadi budaya sadar risiko di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Inspektorat juga memperkuat penerapan pengawasan berbasis risiko dengan memastikan fokus auditor diarahkan pada program, kegiatan, atau unit yang memiliki tingkat risiko tertinggi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Selain itu, setiap SKPD wajib menyusun peta risiko yang terintegrasi mulai dari tahap penyusunan RPJMD hingga pelaksanaan program kerja tahunan.

Fydayeen menambahkan, Inspektorat terus meningkatkan kapasitas aparatur melalui berbagai bimbingan teknis dan pelatihan untuk memperkuat kompetensi analisis dan mitigasi risiko.

Upaya ini diharapkan dapat meminimalkan risiko operasional, keuangan, hingga strategis.

“Tujuan kita jelas, meminimalkan dampak negatif dari potensi risiko sehingga sumber daya daerah dapat digunakan secara optimal dan tujuan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dapat tercapai tepat waktu dan tepat sasaran,” tutupnya.

Inspektorat Kalsel menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel melalui pengawasan preventif dan konstruktif. (*)