Humor Politik, Adil dan Beradab

Mujiburrahman, Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID- DI zaman Orde Baru dahulu, saya pernah mendengar orang bercerita tentang Presiden Soeharto. Konon suatu hari beliau berbincang dengan sejumlah jenderal. 

“Siapa pun di antara kalian, bisa saja menjadi presiden, dan syaratnya hanya satu,” katanya. “Apa syaratnya pak?” tanya mereka. “Pernah berpengalaman menjadi presiden,” jawab beliau tegas. 

Tentu saja cerita ini adalah lelucon sebagai respons atas fakta bahwa Soeharto berkuasa sekian lama, kelak hingga 32 tahun.

Dalam khazanah Islam, ada pula anekdot serupa itu. Konon, suatu hari sang penguasa dan penakluk terkenal di abad ke-14, Kaisar Timur Lenk, mengundang sufi jenaka, Nasruddin Hoja, ke istananya.

 Setelah berbincang santai dan beramah tamah, Timur memanggil seorang tukang cukur untuk mencukur rambutnya. Tukang cukur itu pun bekerja sedikit demi sedikit memotong rambut Timur hingga selesai.

Kemudian dia mengambil cermin, dan meminta kaisar untuk melihat hasilnya. Timur memandangi bayangannya di cermin, lalu tertegun, kemudian menangis tersedu-sedu.

“Mengapa Tuan menangis?” tanya Nasruddin. “Saat aku melihat wajahku di cermin, aku jadi sadar bahwa aku ini buruk rupa,” katanya. Mendengar hal ini, Nasruddin dan orang-orang yang hadir ikut menangis. “Tuan jangan bersedih. Tuan adalah penguasa luar biasa. Tak ada yang bisa menandingi Tuan,” kata penasihatnya.

 Timur akhirnya berhenti menangis, tetapi Nasruddin malah bertambah keras tangisnya. “Mengapa kamu masih menangis?” tanya Timur. “Tuan baru saja melihat wajah Tuan di cermin, lalu menangis. Padahal, kami setiap hari melihat wajah Tuan!” jelas Nasruddin.

Baik anekdot Soeharto ataupun Timur Lenk di atas, hampir mustahil benar-benar terjadi. Anekdot-anekdot itu adalah humor politik belaka. Para ahli mengatakan, humor antara lain dapat berfungsi sebagai katarsis, yakni pelepasan emosi terpendam yang melegakan.

Dalam lelucon di atas tersimpan rasa tak berdaya di hadapan kekuasaan, namun orang tetap berusaha melawannya dengan lelucon. Daripada menyesali diri dan terus-menerus mengutuk keadaan yang tidak sesuai harapan, menertawakan kenyataan yang pahit dapat membuat dada yang semula terasa sesak jadi plong.

Pertunjukan komika Pandji Pragiwaksono yang diberi nama “Mens Rea” kiranya tergolong humor politik serupa. Mens Rea adalah pertunjukan yang digelar di 10 kota di Indonesia pada April hingga Agustus 2025 silam.

Puncak pertunjukan itu ditampilkan di Indonesia Arena, Jakarta, yang dihadiri sekitar 10 ribu penonton. Rekaman pertunjukan itu kemudian ditayangkan di Netflix sejak 27 Desember 2025 lalu. Banyak yang penasaran dan ingin menonton. Setelah itu, muncul kontroversi, pro dan kontra. Ada yang melaporkan Pandji ke polisi, dan adapula yang membelanya.

Karena penasaran, saya sendiri sempat menonton melalui Netflix. Ada bagian-bagian yang lucu, dan ada pula yang biasa-biasa saja, bahkan terasa berlebihan (seperti saat dia menirukan suara anjing berulang-ulang).

 “Selamat malam atasan Presiden Republik Indonesia,” teriaknya saat mula menyapa penonton. Dia mengingatkan bahwa rakyat adalah atasan pejabat karena rakyatlah yang memilih dan menggaji para pejabat itu. Pandji menegaskan, kritik-kritiknya bukan bertujuan untuk mengubah sikap para politisi agar lebih pro rakyat, tetapi untuk membangun kesadaran masyarakat itu sendiri.

Kasus Pandji di atas menandai humor politik ataupun politik humor yang sama dan berubah dari apa yang terjadi sebelumnya di masa Orde Baru. Ketika belum ada internet dan media sosial, humor-humor politik lebih banyak ditampilkan dalam bentuk kartun sehingga jurnal Prisma, Januari 1996 mengangkatnya dengan judul “Kartun atau Pamflet Politik?”. Misalnya, ada kartun menggambarkan dialog antara dua orang pria sambil menunjuk bangunan: “Anti Banjir, Anti Gempa, dan Anti Gusur, Cocok untuk Penduduk Jakarta”. Kartun ini jelas kritik terhadap penggusuran yang terjadi kala itu.

Jika kita bandingkan, kartun tersebut tentu tak seberani berbagai meme yang beredar di media sosial saat ini. Apalagi dalam bentuk tulisan. Orang berpikir panjang untuk berani mengkritik pemerintah Orde Baru yang opresif itu.

Dalam artikelnya di Prisma edisi 1996, Jaya Suprana menegaskan bahwa saat itu banyak sekali humor politik. “Namun sayangnya, saya tidak berani berkisah satupun dari koleksi lelucon politik lucu-lucu itu melalui forum formal seperti media cetak ini demi keselamatan kita bersama! Lebih baik dibilang pengecut tetapi sama-sama selamat ketimbang konyal, lah!”

Namun, Bagito Grup, grup lawak masa itu, pernah diundang tampil di depan presiden. Salah satu anggota grup ini, Deddy Gumelar alias Mi’ing bercerita bahwa sebelum manggung, mereka sudah diperingatkan tidak boleh ini dan itu.

Saat tampil di depan Soeharto, Mi’ing bilang, “Dua minggu sebelum manggung hari ini, kami stres, pak. Sudah tiga kali ke dokter jantung”. Ternyata Soeharto tertawa. Mi’ing juga bercerita, saat ziarah ke makam kakeknya, dia membaca “bismillah”, tetapi sejenak kemudian sudah berada di atas, dia bilang “amin”. Ternyata ziarahnya itu di eskalator. Kawasan kuburan kakeknya sudah diubah menjadi Pondok Indah Mal! Soeharto pun tertawa.

Alhasil, entah di abad pertengahan atau di masa modern, di zaman Orde Baru ataupun Reformasi, kritik-kritik melalui humor politik selalu ada. Karena itu, yang penting kiranya bukan bagaimana menghindarinya, tetapi mengambil sisi baiknya.  Kritik yang benar tentu akan membantu perbaikan. Kritik yang asal-asalan, apalagi yang dipenuhi rasa benci dan dengki, sebaiknya diabaikan saja. Di sisi lain, humor yang baik adalah, seperti judul Prisma edisi 2019 lalu, “humor yang adil dan beradab.” Jangan sampai ada ‘mens rea’, niat jahat, entah dari pengkritik ataupun yang dikritik! (*)