Oligarki, Reformasi dan Resentralisasi

Oleh: Mujiburrahman
Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID- MAHASISWA kembali berdemonstrasi di Jakarta pada Jumat, 12 Juni 2026 lalu. Mereka mengajukan lima tuntutan kepada pemerintah, yaitu (1) menghentikan pemborosan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); (2) menurunkan harga kebutuhan pokok dan harga Bahan Bakar Minyak (BBM); (3) Menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP); (4) menghentikan militerisme di ranah sipil; (5) mendesak pemerintah mengakui kesalahan dan berhenti mengelak.

Sebagian orang menilai gerakan mahasiswa kali ini sebagai langkah menuju Reformasi Jilid 2. Kita tentu ingat bahwa pada Mei 1998, rezim Orde Baru Soeharto jatuh dan digantikan oleh periode politik baru yang disebut ‘Reformasi’.

Pada 1997, dalam sebuah ceramahnya, M Amien Rais mengatakan bahwa saat itu dia tidak menginginkan ‘revolusi’ karena khawatir akan menimbulkan gejolak yang terlalu besar. Yang dia inginkan adalah pembaruan sistem politik atau reformasi saja. Mungkin, para pengusung Reformasi Jilid 2 saat ini juga berpikir demikian.

Namun, menurut cendekiawan asal Indonesia dan guru besar di Universitas Melbourne, Australia, Vedi R Hadiz, saat ini era Reformasi sebenarnya sudah berakhir karena Indonesia tengah bergeser ke era baru yang belum ada namanya.

Sebagai orang awam tetapi mempunyai minat intelektual terhadap kajian-kajian politik, saya sungguh terpukau dengan uraian-uraian yang disampaikan Vedi, baik dalam karya-karya tulisnya ataupun wawancaranya, khususnya di siniar PolgovTalks, 17 Oktober 2025, dan yang terbaru di Qou Vadis Indonesia, 9 Juni 2026.

Sebagai pakar ilmu politik, Vedi melihat dinamika Indonesia dari sudut pandang ekonomi politik, yakni melihat politik dari sisi pertalian antara kepentingan ekonomi dan kekuasaan. Dalam kerangka ini ia melihat, sejak Orde Baru politik Indonesia senantiasa dikendalikan oleh oligarki.

Baginya, oligarki bukan kekuasaan orang-orang kaya semata, melainkan persekutuan tiga kekuatan, yaitu pengusaha kaya, politisi dan birokrasi. Mereka bersekutu untuk menguasai lembaga-lembaga dan sumber-sumber kekayaan publik untuk mengakumulasi kekayaan yang bersifat privat.

Menurut Vedi, pada masa Soeharto berkuasa, persekutuan pengusaha kaya, politisi dan birokrasi itu dikelola secara terpusat, dibawah kendali sang presiden. Ketika Soeharto jatuh, para pengusaha kaya itu sempat kelimpungan, tetapi lambat laun, mereka akhirnya kembali berkuasa melalui lembaga-lembaga demokrasi yang didirikan di masa Reformasi seperti partai politik, media massa, hingga ormas-ormas dan birokrasi.

Selain itu, oligarki di masa Reformasi mengalami desentralisasi berkat adanya otonomi daerah yang membuka aliansi-aliansi ekonomi politik di tingkat lokal.

Dengan demikian, bagi Vedi, era Reformasi adalah evolusi alias perubahan bentuk belaka dari kuasa oligarki di masa Orde Baru. Namun, dia tidak menolak fakta bahwa di masa Reformasi rakyat lebih banyak menikmati kebebasan berpendapat dan berserikat.

Media semakin terbuka, lebih-lebih setelah media sosial menjamur, dan ormas-ormas bermunculan. Rakyat juga menyaksikan kiprah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berani menangkap menteri, anggota DPR, hakim, jaksa, gubernur dan bupati. Kiprah militer dalam birokrasi, politik, dan bisnis juga dibatasi.

Namun, bagi Vedi, semua itu hanyalah gejala-gejala di permukaan. Di masa Jokowi, kebebasan berpendapat dan berserikat itu mulai dibatasi, entah melalui undang undang ataupun tekanan aparat. KPK juga mulai kurang independen dan cenderung menjadi alat bagi pihak berkuasa untuk menjatuhkan lawan politik.

Selain itu, UU Cipta Kerja telah memperlemah posisi buruh dan memperkuat para pengusaha. Untuk menopang dirinya yang tidak berasal dari partai, selain menggandeng polisi, Jokowi juga mulai membuka pintu bagi militer untuk masuk ke ranah sipil.

Menurut Vedi, Prabowo melanjutkan pembalikan di atas. Jika Reformasi ditandai oleh desentralisasi, maka Prabowo melakukan resentralisasi, pemusatan ulang kendali ekonomi-politik. Dia ingin agar aliansi penguasa-politisi-birokrasi itu lebih terkendali di pusat.