Daftar Nama Polisi Duduki Jabatan Sipil, Ketua KPK hingga Kepala BNN, Pensiun Atau Mengundurkan Diri

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pilihan ada dua, pensiun atau mengundurkan diri dari jabatan sipil.

Hal inilah yang harus dilakoni sejumlah polisi yang menduduki jabatan sipil.

Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan secara sah polisi  tak boleh duduki jabatan sipil.

Gugatan ke MK diajukan Syamsul Jahidin seorang advokat muda asal Nusa Tenggara Barat (NTB).

Baca juga: Sosok Syamsul Jahidin Gugat Polisi Tak Boleh Duduki Jabatan Sipil, Berprofesi Dosen Juga Advokat

Baca juga: Kemenag Kalsel Dorong Pemuda Berperan Makmurkan Masjid

Sejumlah nama polisi yang menduduki jabatan sipil dilampirkan dalam formulir permohonan perkara 114/PUU-XXIII/2025 yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Permohonan ini menguji konstitusionalitas norma Pasal 28 Ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang 2/2022 tentang Kepolisian (UU Polri).

Para pemohon, Syamsul Jahidin dan Christian Adrianus Sihit dalam permohonnya menyebut terdapat anggota polisi aktif yang menduduki jabatan-jabatan sipil pada struktur organisasi di luar Polri.

Berikut nama-namanya:

• Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komjen Pol, Setyo Budiyanto.
• Komjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho Sekjen Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP)
• Panca Putra Simanjuntak yang bertugas di Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas).
• Komjen Pol Nico Afinta selaku Sekjen Menkumham
• Komjen Pol Marthinus Hukom selaku Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)
• Komjen Pol Albertus Rachmad Wibowo selaku Kepala BSSN. 
• Komjen Pol Eddy Hartono selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 
• Irjen Pol Mohammad Iqbal menjabat sebagai Inspektur Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
• Diketahui, dengan dikabulkannya perkara 114 ini, Kapolri kini sudah tak dapat memerintahkan polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil, kecuali polisi mengundurkan atau pensiun.

Baca juga: PDAM Tapin Hapus Denda dan Beri Diskon Pemasangan Air Ledeng 

Hakim konstitusi Ridwan Mansyur menjelaskan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri sama sekali tidak memperjelas norma Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002.

“Yang mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan terhadap norma dimaksud,” kata Ridwan.

Menurut MK, perumusan yang demikian berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian bagi anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian.

Sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi karier ASN yang berada di luar institusi kepolisian.

Sosok Syamsul Jahidin

Mengutip profil dari Linkedin pribadinya, Syamsul Jahidin adalah seorang advokat muda berusia 33 tahun.

Ia lahir pada 27 Mei 1992 di Pangesangan, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Syamsul merupakan pengacara konstitusional dan managing partner di ANF Law Firm (terdaftar AHU-0000456-AH.01.22 Tahun 2022).

Namanya tercatat sebagai advokat anggota Dewan Pengacara Nasional (DPN).

Syamsul dulu bersekolah di SDN 39 Mataram, SMP 15 Mataram, dan SMA Hang Tuah Mataram.

Setelah menyelesaikan kuliah dengan gelar Sarjana Hukum (SH) dan Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom), Syamsul melanjutkan studi S2.

Syamsul Jahidin mendapat sejumlah gelar magister di beberapa bidang keilmuan.

Ia lulus dari Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Fakultas Politik dan Sosial, Universitas Muhammadiyah dengan IPK kumulatif 3,3 (2020).

Baca juga: Pelantikan Rektor Institut Kesehatan Suaka Insan Banjarmasin Sr Imelda: Ini Panggilan untuk Melayani

Syamsul juga tercatat sebagai lulusan Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Jurusan Hukum, STIH Sabili, Universitas Bandung dengan IPK kumulatif 3,25 (2021).

Ia juga meraih gelar Magister dari Fakultas Manajemen, Jurusan Manajemen, STIE Tribuana JKT, Universitas Negeri Jakarta dengan IPK kumulatif 3,15 (2022).

Syamsul Jahidin juga  menempuh pendidikan Magister (S2) Ilmu Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan IPK 3,65 (2023).

Tak hanya itu, Syamsul juga merupakan lulusan Hukum Operasional Militer dari Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) dengan IPK 3,65 (2024).

Saat ini, Syamsul sedang menempuh doktor (Dr. cand.) di Universitas 17 Agustus 1945 (UTA'45), setelah gelar S.I.Kom, S.H, magister hukum militer, dan komunikasi di STHM.

Baca juga: Dihabisi Pacar Sendiri, Ini Motif Pembunuhan Perempuan di Gerbang Wisata Bantimurung Maros

Sertifikasiknya mencakup M.M, CIRP, CCSMS, CCA, dan C.Med, menjadikan dirinya sebagai seorang ahli di litigasi, kepailitan, mediasi, serta advokasi konstitusional.

Sebagai dosen hukum dan anggota DPN, ia aktif berbagi ilmu melalui Instagram @syamsul_jahidin, di mana ia membahas kasus-kasus kompleks dan ekspansi firma hukumnya.

"Hukum adalah alat untuk keadilan sosial," tulisnya dalam salah satu postingan, yang kini menjadi mantra bagi ribuan pengikutnya.

Sebagai advokat, Syamsul banyak terlibat dalam penyelesaian perkara litigasi dan nonlitigasi terutama membela hak pekerja atau buruh.

Ia juga tidak sungkan ikut turun ke jalan bersama para aktivis untuk memperjuangkan keadilan kaum buruh.

Baca juga: Respons Disdik Banjar Soal SDN Kertak Hanyar 1-2 Tergenang, Kadis: Akan Dilakukan Revitalisasi

Syamsul Jahidin pernah mengajukan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) ke Mahkamah Konstitusi. Gugatannya terkait anggota Polri yang menduduki jabatan sipil.

Ia juga tercatat pernah menggugat pemberian pangkat Letkol Tituler Deddy Corbuzier ke Pengadilan Jakarta Pusat.

Gugatan tak hanya ditujukan ke Deddy Corbuzier, tetapi juga tiga pihak lain diantaranya Kementerian Pertahanan, Panglima TNI dan Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad).

Artikel ini telah tayang di tribunnews.com