TAG
perppu pilkada
-
Meski Perppu Pilkada sudah terbit, KPU Kalsel masih menunggu aturan turunan dari Perppu tersebut.
Jumat, 8 Mei 2020
-
lebih baik dalam waktu singkat revisi UU Pilkada daripada membuat Perppu, karena yang calon tunggal itu hanya 7 daerah saja
Rabu, 5 Agustus 2015
-
yang tidak rasional. Ini menyebabkan terjadi pembengkakan anggaran yang melebihi target.
Sabtu, 9 Mei 2015
-
Targetnya, potongan masa jabatan yang sebelumnya bisa 10 bulan menjadi maksimal enam bulan saja
Rabu, 11 Februari 2015
-
Untuk tahapannya lebih panjang. Sebelumnya, hanya enam bulan, saat ini dalam draft tahapan pemilu menjadi 10 bulan.
Senin, 2 Februari 2015
-
akan terjadi kekosongan kepala daerah setidaknya selama enam bulan. Selama itu pula provinsi ini dan tujuh kabupaten/kota
Rabu, 21 Januari 2015
-
Berdasarkan data KPU Banjarmasin, pada Pemilu Legislatif lalu jumlah pemilih mencapai 491.020 orang. Lalu pada Pemilihan Presiden naik menjadi 500.059
Minggu, 28 Desember 2014
-
tidak terlalu ada perbedaan apabila seorang kepala daerah maju sendirian atau didampingi seorang wakil dalam pilkada
Kamis, 18 Desember 2014
-
mendukung Perppu Pilkada dengan komitmen dukungan PD dalam perebutan posisi pimpinan DPR dan MPR melawan kubu Koalisi Indonesia Hebat
Kamis, 11 Desember 2014
-
Ini berarti ada perubahan sikap pemerintah dan disepakati oleh 6 partai politik tersebut di atas
Rabu, 10 Desember 2014
-
Mereka menilai, Golkar telah mengkhianati komitmen mendukung Perppu agar pemilukada tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.
Sabtu, 6 Desember 2014
-
Polemik seputar Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah membuat Komisi Pemilihan Umum di sejumlah daerah menunda proses atau
Senin, 6 Oktober 2014
-
Banyak yang mengapresiasi langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas inisiatifnya
Senin, 6 Oktober 2014
-
Karena kegagalan mereka betemu, maka sidang yang hanya diikuti enam fraksi –dari 10 fraksi– menghasilkan keputusan pimpinan DPR
Jumat, 3 Oktober 2014
-
penerbitan kedua perppu ini merupakan bentuk perjuangannya bersama rakyat Indonesia untuk tetap mempertahankan pemilihan kepala daerah
Kamis, 2 Oktober 2014
-
Pengajuan perubahan pengganti Undang-Undang (Perpu) oleh Presiden SBY, diharapkan bisa mengakomodasi keinginan publik
Rabu, 1 Oktober 2014
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
