TOPIK
Revisi UU KPK
-
Ace Hasan menilai presiden mempertimbangkan dinamika politik yang ada di masyarakat dan aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa.
-
Sekretaris Fraksi PDI-P Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Wuryanto mengkritik rencana Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu KPK.
-
Pascapertemuan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengaku akan menyiapkan draf Perppu untuk membatalkan UU KPK hasil revisi.
-
Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari, yang juga pakar hukum tata negara, menambahkan saran agar membawa UU KPK ke Mahkamah
-
Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang semula menolak usul penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan
-
Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu, mengungkap pembahasan revisi UU KPK sempat berlangsung alot di tingkat pengusul.
-
Senada dengan Samad, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana juga memandang unsur Dewan Pengawas tidak diperlukan KPK.
-
Dari seluruh poin revisi UU KPK, mantan pemimpin KPK Abraham Samad sangat menentang poin adanya Dewan Pengawas.
-
Sedang pengamat politik Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai rencana revisi UU KPK memperlihatkan adanya upaya sistematis dari
-
Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak menyetujui rencana DPR merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
