Tangani Covid-19, Pemkab HSS Alihkan Anggaran Beberapa SKPD

Editor:  Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan ( Kalsel ),  siapkan anggaran  untuk pencegahan dan penanganan wabah virus corona atau Covid-19, sebesar Rp 17 miliar.

Dana tersebut disediakan dengan mengalokasikannya pada pos biaya tak terduga  yang digunakan untuk pencegahan.

Rencana, membeli cairan disinfektan, Alat Pelindung Diri (APD), masker, kegiatan sosialisasi, serta keperluan lainnya. 

Sedangkan dana yang “diparkir’ untuk penanganan virus corona atau Covid-19 ada Rp 54 miliar dan bisa digunakan dalam keadaan darurat.

 Plt Kepala Badan Keuangan Daerah, melalui Kepala Bidang Anggaran Bakeuda Kabupaten HSS, Eka Wahyudi, dikonfirmasi Banjarmasinpost.co.id, Kamis (9/4/2020), menjelaskan, total dana Rp 17 miliar merupakan pengaggaran tahap kedua.

• Cegah Covid-19, Wajib Masker Disosialisasikan ke Warga Kabupaten HSS

• Ketua TP PKK HSS Hj Isnaniah Dampingi Penyerahan Bantuan Sembako TP PPK Kalsel

• Bhayangkari HSS Beri Bantuan untuk Tim Medis RS Hasan Basry Kandangan

• Operasi Keselamatan Intan 2020, Satlantas Polres HSS Sosialisasi Social Distancing

Dana sebesar Rp 13 miliar, ditambah Rp 4,2 miliar, merupakan hasil pergeseran melalui biaya tak terduga.

Di antaranya, diambil dari insentif daerah, yaitu dana yang bersumber dari reward pemerintah pusat untuk daerah, yang yang belum terencanakan penggunaannya.

Sedangkan anggaran lainnya berasal dari pengalihan anggaran dari seluruh SKPD, termasuk dana pusat seperti DAK, yang pelaksanaan programnya  bisa ditunda.

“Jadi untuk yang Rp 54 milar tersedia bisa diambil dalam kondisi darurat,” kata Yudi.

Dijelaskan, dalam hal pengalihan anggaran tersebut, hampir semua SKPD harus merelakan pos anggarannya dialihkan. Terutama anggaran perjalanan dinas.

Namun, pos anggaran yang dialihkan itu dipastikan tidak mendesak dan bisa ditunda di tahun anggaran berikutnya.

“Dialihkan ke dana tak terduga, untuk memudahkan prosesnya,”katanya.  

• Berkah Corona, Kurir Makanan di HSS Banjir Order, Raih Rp 300 Ribu Per Hari

• Gandeng Pedagang, Dinas Perdagangan HSS Ajak Warga Belanja Sembako Online

• Bantu RS Rujukan Corona di HSS, Anggota DPR RI Pasok APD untuk Tenaga Medis

• Video Conference dengan Gubernur, Bupati Fikry Laporkan Kesiapan HSS Hadapi Corona

Sementara, Sekda HSS, HM Noor mengatakan, dana tersebut untuk penanganan virus corona atau Covid-19 yang meliputi keperluan fasilitas kesehatan, jaring pengaman sosial dan dampak ekonomi yang ditimbulkan.

Sebelumnya, pada Musrenbang Kabupaten yang diselenggarakan secara virual, Rabu (8/4/2020), Bupati HSS menyatakan ada sekitar 4.800 lebih warga yang akan diberi bantuan sesuai keperluannya.

Data tersebut di luar program sosial yang ada, baik program Kemensos maupun program pemerintah daerah  namun perlu mendapat perhatian.

Jika tak dikelola dengan baik, menurut Fikry dampak tersebut bakal menambah angka kemiskinan baru.

Disebutkan, warga terdampak kondisi sekarang ini perlu diperhatikan dan pemkab HSS berupaya meringankan beban masyarakat sesuai kewenangan yang dimiliki.

Untuk itu, terkait kewajiban membayar pajak retrebusi PKL sementara tak dilakukan sampai kondisi kembali normal.

Begitu pula dengan penghentian dana alokasi khusus, kecuali untuk sektor kesehatan dan pendidikan, pemkab HSS melakukan penyesuaian anggaran yang akan digunakan untuk penanganan virus corona atau Covid-19.

• Pemkab HSS Pastikan Stok Pangan Cukup untuk Tiga Bulan Ke Depan

• Bagikan Masker Gratis di Pasar Rakyat, Bupati HSS Utamakan untuk PKL

• Camat Daha Selatan Instruksikan Kades Pesan Masker ke Penjahit Lokal

• Siswa SMKN 1 Daha Selatan HSS Banjir Order Masker

Pengalihan anggaran juga disampaikan Ketua DPRD Kabupaten HSS, H Ahmad Fahmi.

Menurutnya, DPRD HSS melakukan pemangkasan anggaran kegiatan perjalanan dinas pimpinan dan anggota dewan Rp 1,1 miliar lebih.

Selain itu, pemangkasan perjalanan dinas pimpinan dan anggota dewan mengikuti bimbingan teknis dipangkas Rp 255 juta, dan setoran BPJS ketenagakerjaan Rp 23 juta sehingga dana untuk kegiatan DPRD yang dipangkas Rp 1,7 miliar lebih. (Banjarmasinpost.co.id/Hanani)