Pilwali Banjarmasin 2020

Tim AnandaMu Yakin Gugatan Pilwali Banjarmasin 2020 di MK Berlanjut

Mahkamah Konstitusi menyidangkan secara virtual atas kasus gugatan hasil Pilwali Banjarmasin 2020 yang diajukan paslon AnandaMu.

Penulis: Frans Rumbon | Editor: Alpri Widianjono
TANGKAPAN LAYAR YOUTUBE MK
Suasana sidang sengketa Pilkada Banjarmasin 2020 di Mahkamah Konstitusi yang dilaksanakan secara virtual. 

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sengketa hasil Pilkada Banjarmasin 2020 bakal ditentukan oleh ketuk palu hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Sejak beberapa waktu lalu tim hukum pasangan calon (paslon) Hj Ananda-Mushaffa Zakir ( AnandaMu) melayangkan permohonan ke MK.

Permohonan ini pun diproses oleh MK. Bahkan sudah beberapa kali disidangkan dan akan segera masuki babak baru sehingga dalam waktu dekat pun kemungkinan akan diketahui hasilnya.

Kemudian, saat Senin (15/2/2021), MK sudah mulai menggelar sidang pembacaan putusan hasil pemeriksaan perkara sengketa Pilkada 2020. Dan diketahui ada yang dinyatakan dilanjutkan dan juga tidak dilanjutkan.

Baca juga: Laporannya Dihentikan Bawaslu Banjarmasin, Tim AnandaMu  Ancam Bawa ke DKPP RI

Baca juga: Rontok, Laporan AnandaMu Terkait Dugaan Kecurangan Petahana di Bawaslu Banjarmasin

Khusus untuk sengketa Pilwali Banjarmasin 2020, masih belum diketahui secara pasti jadwal sidang berikutnya.

Untuk itulah, Selasa (16/2/2020), tim hukum AnandaMu menunggu kabar resmi terkait dengan jadwal sidang berikutnya tersebut.

"Masih belum ada jadwal sidang terkait sengketa Pilkada Banjarmasin 2020 yang muncul di situs resmi MK. Kami pun masih menunggu pemberitahuan resminya, dan sambil memantau di situs MK," ujar tim hukum AnandaMu, Muhammad Rizky Hidayat SH MKn kepada Banjarmasinpost.co.id.

Dalam sidang berikutnya, ada dua kemungkinan, yakni MK akan membacakan putusan sela yang berarti juga tidak melanjutkan dan juga akan melanjutkannya.

Baca juga: Terkait Laporan Paslon AnandaMu ke Bawaslu Kalsel, Ini Respons Petahana Pilwali Banjarmasin

Terkait dengan hal ini, Rizky optimistis bahwa MK nantinya akan melanjutkan prosesnya.

Mengingat, berdasarkan Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 yang membuat penanganan sengketa hasil Pilkada tidak seperti sebelumnya, yakni penyelesaian sengketa kini memungkinkan penggalian informasi dan pencarian bukti lebih dulu.

Sehingga selaku tim hukum pemohon, Rizky yakin ambang batas ditaksir tidak lagi menjadi syarat formal.

Karena itu, perkara yang tidak memenuhi syarat ambang batas, tetap akan diperiksa pokok perkaranya.

Baca juga: Tim Pemenangan Petahana Terus Ikuti Perkembangan Permohonan Tim AnandaMu di MK 

Baca juga: VIDEO Tim Hukum AnandaMu Serahkan 56 Bukti Dugaan Pelanggaran Petahana di Pilkada Banjarmasin

"Menurut saya, MK mempertimbangkan relevansi dari dalil permohonan dan barang bukti saat pemeriksaan pendahuluan. Apabila dalil dan bukti dirasa kuat, meskipun melebihi ambang batas, perkara tetap lanjut ke pembuktian. Sementara untuk perkara yang melebihi ambang batas perolehan suara dan tidak disertai dalil serta bukti yang tidak cukup kuat, tetap dianggap tidak memenuhi syarat formal. Makanya kami yakin akan tetap dilanjutkan," urainya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved