Breaking News:

Ekonomi dan Bisnis

Ramai di Kalsel Tolak Wajib Sertifikasi CHSE Kemenparekraf karena Bebani Hotel dan Restoran

Pengurus dan anggota PHRI Kalsel tolak sertifikasi CHSE Kemenparekraf karena menambah pengeluaran, sedangkan pemda tak boleh event di hotel saat PPKM.

Penulis: Nurholis Huda | Editor: Alpri Widianjono
BANJARMASINPOST.CO.ID/SALMAH SAURIN
Sekretaris Badan Pengurus Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalimantan Selatan, Nurul Fahmi SM. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Perhimpunan Hotel Indonesia Kalimantan Selatan menolak sertifikasi Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE) dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Sekretaris BPD PHRI Kalsel, Nurul Fahmi, Minggu (3/10/2021), mengatakan, penolakan mengacu pada rencana Protokol Kesehatan Berbasis CHSE tersebut yang akan bertaut dengan sistem perizinan Online Single Submission (OSS) bagi industri pariwisata. Termasuk, sektor hotel dan restoran.

"PHRI Kalsel mengharapkan kepada pemerintah agar CHSE tidak dimasukkan dalam OSS. Karena kalau masuk,  maka itu menjadi kewajiban," katanya. 

Wajib sertifikasi CHSE, lanjutnya, sangat membebani hotel dan restoran. Biaya yang dipikul pelaku usaha bukan hanya untuk sertifikasi, melainkan juga pada saat persiapan guna memenuhi persyaratan dari program tersebut.

Misalnya saja untuk membuat atau memperbaiki fasilitas cuci tangan, pemasangan stiker-stiker kebersihan dan prokes, serta penambahan fasilitas lainnya.

Baca juga: Tegas Tolak Sertifikasi CHSE, Begini Alasan PHRI Kalsel

"Dalam hal ini, bukan hanya restoran besar atau hotel berbintang saja yang menjadi bahan pertimbangan, namun juga kemampuan restoran skala kecil serta hotel non-bintang," ucap Fahmi.

Biaya yang harus dikeluarkan hotel non-bintang untuk memenuhi ceklis sertifikasi CHSE bisa mencapai Rp 10 juta hingga Rp 15 juta. Padahal, kondisi sedang terpuruk dan masih berusaha untuk bangkit.

"Kalau kemudian (CHSE) ini diwajibkan, tentu sangat memberatkan. Jadi, dari PHRI Kalsel, menolak jika CHSE diwajibkan," paparnya. 

Untuk sertifikasi CHSE, lanjutnya, sudah berjalan sekitar setahun. Dari 32 hotel berbintang dan 51 non-bintang dan tujuh restoran yang terdaftar di PHRI Kalsel, hampir semua sudah memiliki sertifikasi itu.

"Tapi setiap tahun harus diperpanjang. Hotel dan restoran harus mengeluarkan biaya hingga Rp 12 juta untuk memperpanjangnya," kata GM Hotel Roditha Banjarbaru ini.

Pertemuan jajaran Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Kalimantan Selatan terkait persiapan vaksinasi.
ILUSTRASI - Pertemuan jajaran Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Kalimantan Selatan. (PHRI KALSEL UNTUK BPOST GROUP)
Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved