Sosok Wali Kota Bekasi yang Kena OTT KPK, Sempat Bikin Heboh Soal Anggaran Karangan Bunga Miliaran

Dalam sidang itu Rahmat Effendi mengenakan jas hitam serta celana hitam dilengkapi dengan peci. Ia juga sempat berfoto bersama pejabat tinggi di DPRD.

Dalam rapat itu Rahmat Effendi juga melakukan penandatanganan kesepakatan antara Pemkot Bekasi dengan DPRD Kota Bekasi.

Politikus Partai Golkar itu juga sempat memberikan sambutan dalam sidang awal tahun tersebut. Namun, belum diketahui apa yang disampaikannya dalam paripurna itu.

Dari informasi yang dihimpun Tribun Network, Rahmat Effendi ditangkap bersama seorang pengusaha.

Baca juga: Kasus OTT KPK di HSU – Komisi Pemberantasan Korupsi Masih Pinjam Ruangan Polres HSU Kalsel

Baca juga: Kasus OTT KPK di HSU, Satu Anggota DPRD Kabupaten Tabalong Kalsel Dipanggil

Adapun kasus yang menjeratnya diduga terkait suap dari rekanan dan juga jual beli jabatan.

Meski demikian, hingga berita ini ditulis KPK belum merinci siapa saja yang diamankan dalam operasi senyap tersebut. Termasuk konstruksi kasus yang diduga menjerat Rahmat Effendi.

Ketua KPK Firli Bahuri meminta publik bersabar karena timnya masih bekerja memeriksa pihak-pihak yang terjerat OTT.

"Betul ada tangkap tangan di Bekasi, kita masih bekerja," ujar Firli saat dikonfirmasi, Rabu (5/1/2022).

"Tolong bersabar beri waktu untuk kami bekerja. Nanti pada saatnya kami akan sampaikan ke publik. Mohon kami bekerja dulu. Terima kasih," kata Firli.

Plt juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, para pihak yang ditangkap di Kota Bekasi tengah diperiksa intensif.

KPK punya waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

"KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan sikap dari hasil pemeriksaan yang masih berlangsung saat ini. Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut," kata Ali.

Sementara itu, menanggapi ditangkapnya Rahmat Effendi, Partai Golkar mengaku masih menunggu pengumuman resmi dari pihak KPK.

"Kita masih lihat, cermati terkait seandainya benar kita tunggu pengumuman dari KPK secara resmi," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Adies Kadir, kepada wartawan, Rabu (5/1/2022).

Menurut Adies, pengumuman resmi dari KPK dibutuhkan agar pihaknya mengetahui kasus yang menjerat Rahmat Effendi dan menentukan langkah yang akan diambil.