Sosok Wali Kota Bekasi yang Kena OTT KPK, Sempat Bikin Heboh Soal Anggaran Karangan Bunga Miliaran

”Dugaan saya ini karena prosesnya elitis. Partisipasi masyarakatnya kurang,” ujar Adi seperti dikutip dari Kompas.id, Rabu (5/1/2022).

Menurut Adi, pemerintah daerah sepatutnya membuka ruang partisipasi publik sebelum membahas sebelum APBD 2022. Ini bertujuan agar alokasi anggaran dalam APBD menjawab kepentingan masyarakat.

”Secara formal, ada pembahasan dari bawah melalui musrenbang (musyawarah rencana pembangunan). Namun, jika tidak ada keterbukaan, akses masyarakat jadi terbatas untuk memberikan masukan,” kata Adi.

Pemerintah Kota Bekasi disarankan untuk memprioritaskan anggaran daerah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar. Misalnya persoalan banjir yang masih terus berulang saat musim hujan. (tribun network/ham/mam/dod/Kompas.com)